Menu Close

Wakil Presiden MPR memiliki kartu pra-kerja yang bermasalah: mengimplementasikan rekomendasi KPK

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tanda-tanda pelanggaran dalam skema sertifikasi pra-jabatan. KPK juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Akibatnya, Komisi Anti Korupsi menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan rencana kartu kerja, yang dapat menyebabkan hilangnya status. Sebaliknya, Partai Revolusi Rakyat juga membuat tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Mengenai kesimpulan ini, Wakil Presiden Konferensi Konsultasi Rakyat, Jaziru Fawaid, mengatakan bahwa sejauh ini, banyak partai politik telah mencurigai bahwa ada banyak masalah dengan sertifikat pekerja, dan bahwa mereka dikelola dengan buruk dan tidak dikelola dengan baik. Jazilul Fawaid, umumnya dikenal sebagai Gus Jazil, mengatakan pada hari Jumat (19 Juni 2020): “Ternyata tuduhan ini telah dikonfirmasi oleh rekomendasi KPK. Saya percaya KPK telah dengan hati-hati dan obyektif meninjau tuduhan ini.” Anggota Komite Ketiga ini berharap agar pemerintah akan mengikuti dan mengikuti rekomendasi Partai Revolusioner Rakyat. Dia mengatakan: “Jika Anda mengabaikan rekomendasi Partai Rakyat, itu akan meningkatkan kecurigaan publik.” Mengenai rekomendasi KPK bahwa pemerintah mentransfer pelaksanaan rencana kartu kerja ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dan mengisyaratkan rekomendasi Komite Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP), DPP Wakil ketua partai PKB menyatakan bahwa BNSP Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya merupakan bagian integral dari pemerintah, sehingga rekomendasi tersebut dianggap tepat. . Dia berkata: “Lagipula, jika ia dipindahkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP, ia juga bagian dari administrasi pemerintah. Kami juga akan memantau semua kinerjanya.” Kami tahu bahwa KPK menemukan tanda-tanda pelanggaran dalam program izin kerja. KPK juga melakukan penelitian terkait rencana pemerintah ini. Akibatnya, Komisi Anti Korupsi menemukan tujuh masalah dalam pengelolaan rencana kartu kerja, yang dapat menyebabkan hilangnya status. Sebaliknya, Partai Revolusi Rakyat juga membuat tujuh rekomendasi kepada pemerintah.

Alexander Marwata, wakil ketua KPK, mengungkapkan bahwa rekomendasi pertama adalah bahwa peserta yang masuk daftar putih atau dipengaruhi oleh pekerja Covid-19 tidak perlu mendaftar secara online, tetapi sudah menghubungi Kantor Manajemen Proyek (PMO) kontak. Atau kelola rencana pekerja sebagai peserta dalam rencana tersebut. Kedua, cukup menggunakan nomor identifikasi penduduk (NIK) sebagai identitas peserta, tidak ada fungsi lain yang akan dikenakan biaya tambahan. Alexander ada di Merah KPK dan Jakarta, Menara Putih, Kamis (Kamis). (18 April 2020) .

Keempat, Alexander terus mengatakan bahwa platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan penyedia pelatihan (LPP). Oleh karena itu, perlu untuk menghentikan pelaporan 250 formasi dengan potensi konflik. Kelima, retensi materi pelatihan dan kualifikasi mereka untuk menentukan apakah akan melakukan pelatihan online. Dia berkata: “(Perencanaan) untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam bidang pelatihan dan diajukan dalam bentuk pedoman teknis.” Akses gratis melalui Internet harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan oleh LPP. Ketujuh, pelaksanaan pelatihan online harus memiliki mekanisme kontrol virtual.

Misalnya, Alexander mengatakan bahwa pelatihan harus interaktif sehingga peserta dapat berpartisipasi dalam seluruh pelatihan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi