Menu Tutup

Cegah penyebaran Covid-19, Gus Jazil: Aturannya ada, cukup aplikasikan cukup hati-hati atau tidak terapkan

TRIBUNNEWS.COM-Proses pendaftaran bakal calon Kepala Daerah (Garqada) ke KPUD beberapa hari lalu diperkirakan akan sangat aktif. Warga Jakarta yang tergabung dalam KPUD tidak sendiri, mereka didampingi oleh partai pendukung dan pendukungnya. Tidak hanya sepuluh atau dua puluh orang, tetapi ratusan atau bahkan ribuan orang. Melihat hal tersebut, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, menyayangkan sikap mereka yang tidak tahu tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Jazilul Fawaid dari Jakarta mengatakan Rabu (9/9 2020) lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahu bahwa semua orang yang ada di kerumunan paham prosedur kesehatan, yakni selalu memakai masker, menjaga jarak dan sering cuci tangan pakai sabun; dia masih memerangi Covid-19 dalam kampanye pemerintah. Bukti menunjukkan bahwa 37 Cakada dinyatakan positif Covid-19. Jumlah ini mungkin terus meningkat. “Seperti kita ketahui bersama, penyebaran Covid-19 tidak pandang bulu. Bukan hanya Kakada saja yang terkena, tapi masyarakat sekitar Kakada atau pendukungnya juga tertular,” namanya Gus Jazli. Gus Jazil) kata. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Pria Pulau Bawean Kabupaten Gresik Jawa Timur berharap kejadian seperti proses registrasi Cakada melibatkan banyak orang, namun mengabaikan kesepakatan kesehatan, keadaan ini tidak akan terulang. “Setiap orang harus mengikuti prosedur kesehatan yang ketat. Ia menambahkan bahwa tidak hanya Cakada, tetapi tim sukses dan pendukungnya harus melakukan ini. Jazilul Fawaid yakin bahwa Ka Cakada adalah panutan atau seseorang yang dikagumi oleh masyarakat daerah. Bahkan banyak yang masih menjadi gubernur, bupati, walikota dan wakilnya. Ia mengatakan: “Sekarang sebagai panutan daerah, mereka wajib melaksanakan kesehatan. Kesepakatan tersebut memberikan contoh bagi masyarakat. Jazilul Fawaid menuturkan, ada beberapa aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menjaga Pilkada tetap berada dalam pandemi Covid-19. Hal tersebut disinyalir bahwa aturan tersebut masuk dalam aturan pertama Panitia Pemilihan Umum (PKPU). 6 Juni 2020, melibatkan Pilkada dalam rangka bencana Covid-19 Nonalam Ia mengatakan: “Aturan ini tertuang dalam pasal 11 (1) sampai (3). -Pasal 11 (1) mengatur bahwa setiap penyelenggara pemilu, pasangan calon, dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada wajib melaksanakan perjanjian kesehatan, paling sedikit dengan penutup hidung dan penutup hidung. Bentuk dagu sampai dagu, atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengingatkan partai agar mematuhi kesepakatan kesehatan. Kabupaten / kota, Partai Rakyat atau Partai Rakyat dan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / kota, Jalan Panvaslu atau Panvaslu Jalanan / desa berkoordinasi untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ndangan .

Menurut Jazilul Fawaid, regulasi tersebut didukung oleh Inpres No. 6 tahun 2020, yaitu tentang penguatan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 Disiplin dan penegakan prosedur. Jazilul Fawaid menyatakan telah diberikan sanksi agar Pilkada tetap berada dalam pandemi Covid-19. Ia mencontohkan di Jakarta dan beberapa kota lain bagi mereka yang melanggar tata cara kesehatan (seperti tidak memakai masker) , Orang-orang yang terkena sanksi sosial (seperti membersihkan jalan) memberi contoh, katanya: “Ada yang dikenai denda. Menurut dia, semua pelanggar termasuk Cakada akan dikenakan denda.Orang berkumpul, melakukan aktivitas dan potensi transportasi. Dia menyimpulkan: “Aturan ini sudah ada dan kuat, Anda hanya perlu menerapkannya atau tidak.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi