Menu Tutup

MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk merealisasikan sosialisasi empat pilar yang dinegosiasikan oleh Majelis Rakyat Indonesia. Sebagai pendukung prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga kepala daerah dapat berperan penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah dan berjuang menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar MPR Indonesia. Sesuai misi MPR RI, empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR) akan disosialisasikan dengan menghadapi semangat kerja sama masyarakat antarpelaku massa Covid-19. Bamsoet mengatakan usai sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia dan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan APEKSI, mereka berada di Kantor Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Jakarta (14/9/20) pada Senin.

Direksi APEKSI turut hadir dalam rapat tersebut. Ketua Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), Wakil Ketua APEKSI Bidang Ekonomi dan Keuangan Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Ketua APEKSI Bidang Advokasi dan Hukum Taufan Pawe (Walikota Parepare), APEKSI Sri Indah Wibi Sekretaris Komite Eksekutif dan Direktur Eksekutif Nastiti, serta ratusan pengurus APEKSI dan anggota dari berbagai kota yang sebenarnya telah bergabung. -Ketua Cadangan Demokrasi ke-20 RI menjelaskan bahwa setiap identitas dan kebangsaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga konsep dan ekspresi “organisasi nasional” tidak dapat dikelola melalui pemahaman yang terpusat. Kebijakan sentralisasi akan menjadikan daerah satu-satunya sasaran, mengabaikan hak dan kekuasaan daerah, serta tidak dapat mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

“Dalam pengertian ini, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan.” Setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya setempat. Memperhatikan prinsip demokrasi dan tidak menyimpang dari tujuan kebangsaan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mempersatukan negara “, jelas Bamsoet. Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa prinsip tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, masing-masing provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Diundang. Kalimat yang terbagi menjadi tetapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, tempat kedaulatan nasional Pada saat yang sama, frasa tersebut mengacu pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara bagian.

“Dalam hal ini pemerintah daerah (dalam hal ini, pemerintah kota) menjadi pemerintahan kota Dan pelopor dalam pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat. Semangat pembangunan kota adalah bagian dari semangat. Bamsoet menjelaskan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan kehidupan warga di 98 kota anggota Asia-Pacific Economic Cooperation Organization penuh vitalitas dan membawa berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut data benchmark dari Bank Dunia, pada 2019, sekitar 56% (sekitar 151 juta) dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. – Seiring berjalannya waktu, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat. Menurut prakiraan Worldometer (situs statistik global), pada tahun 2020 jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk, dan pada tahun 2025, diperkirakan Bamsoet mengatakan: “Akan meningkat menjadi 170,4 juta lagi. Orang, terhitung sekitar 59,3% dari total populasi. “

Wakil presiden SOKSI memperkirakan bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sebagian besar dipengaruhi oleh peluang ekonomi yang tinggi dan lalu lintas di perkotaan, dan mereka masih merupakan magnet yang menguntungkan. Mendorong laju urbanisasi. Ke MongolaPadahal, perlu diciptakan tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama. Departemen dan otoritas fungsional pemerintah dapat memainkan peran aktif dalam menyampaikan cerita nasional. “Tingkatkan karakteristik dan wawasan kebangsaan bagi instansi pemerintah kota dan seluruh lapisan masyarakat,” tutup Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi