Menu Tutup

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendorong usulan RUU tentang Perlindungan Mahasiswa Indonesia di Luar Negeri

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia Syarief Hasan (Syarief Hasan) kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala pertumpahan darah yang dijelaskan pada paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Pada tahun 1945. Di era generasi muda saat ini, kenyataan tidak bisa dipungkiri. Minat dan keinginan mahasiswa untuk menuntut ilmu di luar wilayah negara Indonesia semakin berkembang, sehingga jumlah pelajar Indonesia di luar negeri semakin meningkat dan menyebar secara global.

Para pelajar ini adalah aset negara dan sangat diperlukan bagi orang Indonesia. Menurut konstitusi, negara memberikan perlindungan dan pelayanan bagi pelajar Indonesia yang belajar di luar Indonesia. Pada saat yang sama, keselamatan pelajar Indonesia tidak jarang terjadi di negara tempat pelajar tersebut belajar. Ketua PPI Ceko dan ketua delegasi bertemu dengan Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR dan Komite IDPR RI pada Rabu, 12 Agustus 2020 untuk mendorong pengajuan RUU Perlindungan Mahasiswa Indonesia di luar negeri. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, karena regulasi yang ada pada dasarnya adalah Permenlu, payung hukum untuk melindungi pelajar luar negeri belum cukup kuat. Alasan kelemahan tersebut adalah bahwa Kementerian Luar Negeri hanya memiliki kekuatan diplomatik, bukan kekuatan pertahanan dan keamanan nasional. Pengesahan undang-undang, baik itu Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan Negara, melalui perantara pejabat pertahanan negara, diharapkan dapat memperjelas prosedur perlindungan.

“Menurut saya ini sangat penting, dan saya akan memperjuangkannya. Mahasiswa adalah aset dan masa depan negara dan harus dijaga dan dilindungi, dan akan didorong untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum untuk perlindungan Sex Syarief mengatakan.

Anggota Komite I DPR RI menambahkan: “Saya sangat setuju dengan rekomendasi bahwa mahasiswa luar negeri harus ikut serta dalam diplomasi publik Indonesia agar lebih mencintai negaranya, karena mereka adalah bagian dari pemerintah dan mengabdi. Mahasiswa memberikan rencana keamanan digital sebagai bagian dari rencana perlindungan, dengan harapan dapat menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah (KBRI). Maklum, inilah duta kedaulatan di bidang strategis “———— janji Syarief Hasan Mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademis tentang rencana ini dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah, yang semoga bisa membantu. Diseleksi menjadi Prolegnas DPR, kemudian dapat diajukan. Setelah studi universitas, audisi dan lokasi soal, baru Nanti menjadi RUU, masuk Prolegnas secepatnya hingga 2022. Namun, saya berharap RUU ini bisa disahkan sebelum mandat berakhir.Kepala Ketua MPR mengatakan: “ Anggota DPR RI 2019-2024 sudah Selesai., Presiden PPI Sri Lanka, Presiden PPI Brunei Darussalam, Presiden PPI Spanyol, Presiden PPI Inggris, Presiden Permias (PPI AS), Presiden PPI Turki, Presiden PPI Taiwan, Presiden PPI Thailand, Presiden PPI Jerman, Estonia PPI Presiden, Presiden PPI Swiss dan PPI Mesir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi