Menu Tutup

HNW menyerukan penghentian program sertifikasi pembicara

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Agama mengakhiri sengketa sertifikasi pembicara non produktif. Karena penerapan skema otentikasi, menyebabkan kekacauan, kontroversi dan penolakan di seluruh komunitas. Misalnya, Muhammadiyah MUI (Sekum) bahkan ditentang oleh tokoh non-Muslim seperti Christ Wamena.

Hidayat menilai munculnya agenda kontroversial itu sangat tidak tepat, apalagi dikhawatirkan bangsa ini akan terpukul oleh bencana Covid-19. Munculnya rencana pandemi tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi, sehingga semua pihak memusatkan perhatian untuk menangani Covid-19.

“Meskipun saya setuju untuk terus mengintegrasikan pertemuan moderat dan adat isathiyah / agama daripada radikal / tathorruf, menteri agama dan kementerian agama yang menampilkan rahmatan lil alamin harus memberi contoh terlebih dahulu daripada membahas otentikasi, ini Rencana kontroversial tersebut juga menimbulkan keresahan sosial di dalam umat dan tidak membantu membangun Hidayat. Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/9), disebutkan: “Ia memiliki kekebalan untuk mengalahkan Covid-19. -Hidayat mengkritisi dan mengingatkan bahwa program sertifikasi pembicara tidak pernah muncul dalam rencana kerja atau rencana kerja prioritas Kementerian Pendidikan. Agama dan RAPBN-nya yang diajukan ke DPR-Panitia Kedelapan DPR-RI tidak pernah membahas dan menyetujui rencana tersebut. , Dan kemudian HNW mengajukan pertanyaan kepada kementerian tokoh agama yang ingin mempromosikannya sebagai prosedur prioritas tinggi, tetapi tidak pernah mengusulkan untuk diusulkan sebagai prosedur kerja prioritas. Bahkan sejak awal, menteri agama dan masyarakat Rapat Komite Kedelapan Partai Progresif secara konsisten menolak “radikalisme tanpa definisi atau langkah-langkah” yang dibahas Menteri Agama, Sejak saat itu Kementerian Agama tidak pernah mensosialisasikan prioritas sertifikasi dosen terkait dengan isu aktivisme. Atau rencana non prioritas, rencananya akan dibahas dan disetujui oleh Panitia Kedelapan DPR-RI. Bagaimana legalitasnya? Siapa yang membayar? Kenapa dan untuk siapa? Kata Hidayat.

Jika tujuan sertifikasi memang Konsultasi dan pengadaan.Selama ini Kementerian Agama dan MUI telah menyusun rencana pelatihan konsultasi.Sertifikasi begitu banyak narasumber, terutama yang terlibat di berbagai lembaga publik (BNPT, BPIP, dll) tidaklah mudah. Dan hal-hal yang murah misalnya, Kementerian Agama masih banyak mengalami kendala dan kendala dalam sertifikasi pembicara dan guru, terutama terbatasnya APBN akibat pengurangan pajak, dan realokasi anggaran ke kebijakan pengelolaan bersama secara keseluruhan. -19 .

Orang-orang kaya bahkan khawatir keikutsertaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila akan menimbulkan stigma radikal dan non-P dalam proyek sertifikasi ini. Pembicara yang tidak bersertifikat adalah ancasila. Padahal tolak ukur sertifikasi tersebut tidak jelas, sosialisasi / uji coba kepada masyarakat tidak pernah dilakukan, serta tidak mampu memberikan hasil amanah yang obyektif kepada masyarakat / Uma.

Padahal sejarah membuktikan dakwah Uma Islam (Uma) Staz, Mubarag atau Kiyei) selalu ada. Baris pertama menginspirasi Uma untuk membela Republik Indonesia dari penjajah asing dan pengkhianatan oleh Partai Komunis Indonesia.Sekarang Menteri Agama tidak hanya melupakan cerita ini, Sebaliknya pembicara, dakwah dan pembicara akan diberi pahala atas nama radikal, toleran daripada Pancasila, karena dianggap belum lulus program untuk mendapatkan ijazah pembicara, yang tentunya hal ini sangat merugikan hati umat Islam. — Aneh, meski Menteri Agama begitu serius dengan program sertifikasi, katanya “ini melibatkan MUI, BNPT dan BPIP, yang diarahkan ke Dirjen. Perwakilan komunitas Islam bahkan menyatakan bahwa “rencana tersebut tidak memiliki konsekuensi.” -Hidayat menambahkan, Kementerian Agama hendaknya tidak ngotot merumuskan rencana yang meresahkan masyarakat, yang ditolak banyak parpol. Selain itu, rencana dan anggaran tersebut tidak pernah diajukan dan disetujui DPR. Rencana kontroversial dan tidak berguna ini semestinya dibatalkan begitu saja. Agar Menteri Agama bisa fokus melaksanakan rencana kerja prioritasnya dan melalui rencana Kementerian Agama untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk mengatasi Covid-19, & rdq; Orang kaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi