Menu Tutup

Bamsoet membuka 12 nama jalan di Surabaya untuk mendorong perusahaan berpartisipasi aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan

Surabaya TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Musyawarah Rakyat Indonesia mengungkapkan 12 nama ruas jalan di kawasan Anyar Tambak di Surabaya dan dialihkan dari Surabaya kepada masyarakat Surabaya melalui pemerintah. Jalan ini dibangun dengan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pengembang real estate di Surabaya, dan diharapkan dapat mendorong perjalanan dan konektivitas, sehingga memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi warga Surabaya dan sekitarnya. — “Pembangunan jalan ini merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai prinsip Pancasila. Perintah pertama adalah syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Perintah kedua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat perusahaan.Bagi masyarakat yang aktif di perusahaan, nilai kemanusiaan menjadi prinsip ketiga yaitu bersatu membangun kawasan dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Gunung Anyar, serta meningkatkan PAD dan perekonomian daerah. , Gotong royong antar perusahaan dan, menurut prinsip kelima, kelas masyarakat yang berbeda, kelas atas, kelas menengah bawah dan kelas bawah semuanya dapat menikmati jalan ini dengan cara ini. Keadilan dan kesetaraan, ”kata Bamsoet, karena jalan ini telah Dibuka dan diserahkan ke Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya Kamis (27/8/20).

Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, Komisioner X DPR RI RI Robert Kardinal, Presiden GERAK BS Dwie Aroem Hadiatie, Sekretaris Jenderal Gerak BS Ratu Dian · Khatifah dan penggagas real estate Surabaya Aris Birawa (Surabaya Aris Birawa).

Jalan yang dibuka antara lain Jalan GERAK BS, Jalan Sejahtera, Jalan Persatuan, Jalan Amanat, Jalan Kemanusiaan, Keadilan Jalan, Jalan Empat Pilar, Jalan NKRI, Jalan Pancasila, Jalan Konstitusi, Jalan Bhineka Tunggal Ika dan Jalan Taqwa. Terhubung dengan Desa Gunung Anyar Tambak yang terisolasi karena jalannya yang kecil dan memiliki lebar 8 meter.

Total panjang 12 jalan beton yang disiapkan adalah 5 kilometer, sedangkan total panjang jalan aspal 1,3 kilometer dengan biaya mencapai Rp 100 miliar. Jalan ini juga menjadi pintu gerbang menuju wisata mangrove seluas 48 hektar.Ini merupakan kebun raya mangrove pertama di dunia yang digagas oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada tahun 2019 lalu. RI mencontohkan Pasal 74 UU No 40/2007 tentang perseroan terbatas mewajibkan setiap perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun sebagaimana kita ketahui bersama, perusahaan seringkali gagal memenuhi kewajibannya karena berbagai alasan. Bahkan tidak jarang orang memanipulasi CSR melalui program virtual. Oleh karena itu, pembangunan jalan dengan dana CSR patut diapresiasi dan ditiru oleh perusahaan lain.

“Khusus kasus pandemi Covid-19, pembangunan jalan akan merevitalisasi perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja. Berbagai hal juga bisa dilakukan perusahaan lain. Misalnya dengan memberikan suntikan modal komersial, dengan mendirikan publik Sarana dan prasarana (seperti taman bermain anak dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu) untuk memberdayakan UKM agar berkreasi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. “.

Vice President of KADIN, Indonesia Meminta agar perusahaan yang berbeda tidak menganggap CSR sebagai beban, tetapi sebagai bentuk penguatan kemitraan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, CSR akan berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia dan mengurangi pembangunan pemerintah. Dan memperkuat investasi sosial dan ekonomi dari perusahaan terkait. Perusahaan swasta dan emiten berpotensi tinggi dalam menggunakan dana CSR. Bamsoet menjelaskan bahwa tantangan tahunan bisa melebihi Rp 10. Tantangannya terletak pada reputasi perusahaan, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam mendorong perusahaan memenuhi kewajiban CSR oleh pemerintah pusat. Departemen Pertahanan AS, FKPPI, menyatakan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus memberikan sanksi yang berat, mulai dari peringatan tertulis, pengutukan, bahkan penangguhan atau pencabutan izin usaha perusahaan yang gagal melaksanakan CSR.

“Selain sanksi, penghargaan juga harus diberikan kepada perusahaan. Dari kemudahan persetujuan hingga pengurangan atau pembebasan pajak, perusahaan yang mematuhi tanggung jawab sosial perusahaan akan menerima penghargaan dan sanksi, dan perusahaan dapat lebih memperhatikan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaannya,” Bamsuth menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi