Menu Close

HNW berterima kasih kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil atas komitmen mereka melindungi ulama

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan banyak organisasi sosial atas komitmennya melindungi Urama. Hidayat juga mengapresiasi posisi Presiden Joko Widodo dalam menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Selidiki secara seksama luka tusuk lokal ulama. “Gila” seperti ini. Bahkan, Djokovic juga menginstruksikan kasus Syekh Ali Jaber sebelum pembunuhan itu diusut tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi. Baca: Pelaku UMKM Jamu yang Terhormat Saat Menunjukkan Obat Cair Penunjang Kehidupan untuk Melindungi Seluruh Tanah Air. Oleh karena itu, penting juga bagi Ketua Chokovi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait memberikan instruksi secara tulus, serius, jujur, dan transparan. Dan sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan mendapatkan hasil yang tepat untuk menegakkan hukum dan melindungi ulama. Hidayat mengatakan dalam pernyataannya bahwa dengan cara ini, “orang gila” tidak lagi menjadi mode dan spek, sehingga hukum dihormati, dan teror serta ketidakamanan antara ulama dan Uma tidak akan terus menyebar. . Jakarta, Kamis (17/9) -Selain itu, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berterima kasih kepada polisi atas penikaman Syekh Ali Jabir (Syekh Ali Jabir) atas instruksi Presiden Yokowi. Itu disusul oleh polisi nasional. Dia ditahan dan diancam akan dihukum berat, dan pelakunya dijatuhi hukuman mati dengan pisau Syekh Ali Jabir. – “Ini sikap yang harus diambil Polri, yang bisa menentramkan masyarakat. Hidayat menambahkan, hal ini lebih sesuai dengan undang-undang, ketimbang penyebutan spekulatif di awal Polri bahwa pelakunya punya masalah psikologis. Untuk penyiaran ini Ulama dan kasus kegilaan penulis sebelumnya, mereka akan segera menjadi subjek baru penyidikan oleh pengadilan.

“Menurut Pasal 44 ayat 2 KUHP, yang berwenang akan memutuskan apakah pelaku gila atau hakim. Ketimbang penyidik ​​atau orang lain, jadi nyatanya tidak ada alasan bagi penyidik ​​untuk menghentikan penyidikan karena tersangka pelaku sudah gila. Pengadilan mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan dan pendapat para ahli. Demi menjaga keadilan hukum, Uma tidak direpotkan oleh teror orang gila, Uruma dan para pemuka agama juga dilindungi. FPI dan PA 212 kembali menegaskan bahwa ulama akan dilindungi. Berbagai kemungkinan horor tak terduga membawa keamanan bagi umat dan panutannya. Ia mengatakan, tentu selalu menghormati supremasi hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. — Liga Nasional Barat Laut telah menjelaskan hal tersebut dalam “UU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama” yang diajukan oleh FPKS, FPKB dan FPPP, yang akan dibahas dalam RUU tersebut. Republik Demokratik Rakyat, ulama atau pemuka agama, jika menjalankan fungsi ulama / pemuka agama atau menyebarkan ajaran agamanya berhak atas perlindungan pribadi dan hukum, namun karena terbatasnya jumlah aparat kepolisian, RUU tersebut juga mengatur tentang partisipasi masyarakat. Melindungi aktivitas ulama atau pemuka agama. Karena itu, melihat perkembangan saat ini, individu berpenghasilan tinggi berharap RUU itu dapat dibahas dan disahkan di Partai Demokrat secepatnya. Jika pemerintah menggunakan kewenangannya dan ormas mengerahkan anggotanya, maka parpol juga dapat segera membahas dan mengesahkan RUU perlindungan ulama dan pemuka agama, sehingga secara serius turut serta melindungi ulama dan tokoh agama. Secara umum. “Ringkasan HNWI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi