Menu Close

Bamsoet: PBNU menyerukan diakhirinya UU HIP dan mengusulkan agar BPIP memiliki kerangka hukum yang lebih jelas

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan Majelis Pengurus Nakhdatu Ulama (PBNU) sepakat bahwa undang-undang tidak mengatur tentang Ideologi Pancasila (HIP). benar. Karena itu, PBNU meminta pembatalan atau pencabutan UU HIP tersebut.

“Namun semangat memberikan payung hukum kepada Panitia Pembangunan Ideologi Pancasra harus diperhatikan. PBNU menetapkan kerangka hukum ini sebagai UU BPIP (RUU). Masalah teknis akan kita praktikkan. Bansouth Usai bertemu dengan pengurus PBNU di kantor PBNU Jakarta, Jumat (3/7/2020), ia mengatakan: “Hal ini dikomunikasikan langsung kepada wartawan oleh Ketua PBNU Said Aqiel Siradj. -Peserta Rapat Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Arsul Sani dan Zukifri Hasan (PBN) RI menambahkan, MPR RI dan PBNU juga memiliki pandangan yang sama bahwa Panca sila sebagai ideologi, filosofi dan landasan negara tidak perlu diperdebatkan. n seharusnya tidak menimbulkan kontroversi.

Karena para founding fathers telah menunjukkan kearifan dan kearifan, mereka mengutamakan kepentingan negara dan negara, daripada kepentingan individu dan kolektif.

“KH Wahid Hasyim adalah salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang berusia 31 tahun saat itu. Ia salah satu orang yang“ membantu menghindari konflik etnis akibat konflik agama ”. Mendorong dia dan tokoh-tokoh terkenal lainnya untuk menghilangkan kata “tuhan” dan berkewajiban untuk menegakkan syariat Islam kepada pengikutnya, inilah satu-satunya prinsip yang menjadi satu-satunya prinsip dalam Piagam Jakarta. Dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak menentang Islam atau agama lain. Karena salah satu sumber nilai Pancasila adalah agama, ”jelas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi