Menu Close

Sejak 29 Mei 2020, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyerukan pembatalan UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan menyatakan masih tegas menentang RUU kebijakan ideologis Pancasila. Langkah tegas ini diambil berdasarkan temuan Syarief Hasan yang mengatakan bahwa RUU tersebut memiliki banyak kendala baik bentuk maupun substansinya, yang tertuang dalam apa yang terkesan bias dan dapat menurunkan nilai Pancasila. Keputusan tegas ini juga menunjukkan Syarief Hasan telah menolak UU HIP sejak 29 Mei 2020.

Dia mendesak parlemen dan pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan RUU HIP daripada menunda pembahasan. Seperti diketahui, pemerintah tidak mengirimkan surat dari Presiden (Surpres) perihal pembahasan RUU HIP, melainkan meminta agar peninjauan RUU HIP ditunda. Namun, penundaan ini hanya bisa memberikan pertolongan sementara, dan masih ada kemungkinan untuk sembuh. Seharusnya UU HIP dibatalkan, bukan ditunda, karena analisis menunjukkan UU itu bermasalah dari awal sampai akhir. Wakil Ketua Musyawarah Musyawarah Rakyat Indonesia Syarief Hasan juga mempertanyakan tindakan pemerintah dan DPP RI hanya akan menunda RUU HIP. Bahkan, MUI, NU, Muhammadiyah, Forkom Purnawiran TNI Polri dan ormas lain dengan basis dukungan yang besar juga menolak keras. Dan harapan untuk mencabut RUU tersebut, ternyata UU HIP sudah dicabut dari Pancasila sesuai dengan ketentuan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, dan prinsip dasar Pancasila belum sepenuhnya jelas, kabur dan secara tekstual berbeda dengan Pembukaan UUD NRI 1945. Syarief Hasan mengatakan: “- Perbedaan ini akan menimbulkan multitafsir, sehingga prinsip-prinsip Pancasila akan saling bersaing, mereduksi bahkan mendistorsi. “Menurut peraturan perundang-undangan, undang-undang ini milik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan TAP MPR / MPRS masih berlaku. Padahal, Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Seharusnya pada peraturan tertulis tingkat tertinggi. Teruskan .

“Beragam konten juga mengindikasikan pengurangan dan distorsi dari rencana tersembunyi Pancasila. Karena muatan bermasalah ini, sejak 29 Mei, 1 dan 16 Juni 2020, kami menyerukan penolakan terhadap UU HIP, ”kata Syarief Hasan.Seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila (Pancasila) berpedoman pada Pancasila. Langkah ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 / PUU-XIII / 2015 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, “Tidak ada tempat untuk mengubah UUD Pancasila yang merupakan dasar negara, dan menurunkannya sesuai dengan hukum.

“” Undang-undang HIP jelas mengubah teks dan materi, jadi harus dibentuk kembali secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya sangat menentang “HIP Act” dan menyerukan kepada DPR untuk menghapus agenda rencana legislasi nasional 2020. Syarief Hasan menyimpulkan: “Hal itu disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi