Menu Close

Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengimbau Presiden Yokowi mengambil tindakan tegas atas UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrasi Indonesia, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan antara Pimpinan MPR RI dan Presiden Yokowi dilaksanakan di Istana Bogor pada Rabu (7/7/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden MPR RI dan Presiden Yokowi Republik Indonesia mengadakan pertemuan. Membahas persiapan pelaksanaan rapat tahunan MPR RI. Sidang diharapkan digelar pada Jumat (14/8/2020). Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas beberapa isu penting yang banyak menjadi perdebatan di masyarakat. — Syarief Hasan mempertanyakan sikap pemerintah terhadap Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Nyatanya, dalam dua bulan terakhir, “HIP Act” mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Bahkan, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan menolak UU HIP, organisasi sosial terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) Muhmadiyah.

Anggota dewan senior Demokrat juga menolak RUU HIP. Tagihan HIP dari awal. Menurutnya, RUU ini hanya akan menurunkan derajat Pancasila. Tidak hanya itu, RUU tersebut juga menurunkan, menurunkan dan mendistorsi Pancasila. Bahkan menimbulkan polarisasi dan membuka pintu bagi ideologi lain untuk masuk ke Indonesia melalui UU HIP. -Syarief Hasan juga menghimbau agar Presiden Jokowi mengambil keputusan dan tindakan tegas dalam menyikapi UU HIP tersebut. “Pada pertemuan ini, kami atas nama Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Partai Demokrat, dan rakyat Indonesia mendesak Presiden Yokowi mengambil tindakan tegas untuk menolak dan menghentikan pembahasan RUU HIP,” kata Syarief. Hasan (Hasan) -Dia juga menyarankan agar Presiden Jokowi segera mengirim kembali surat permintaan penolakan pembahasan “UU HIP” agar RUU tersebut tidak diproses. Masyarakat juga perlu mengklarifikasi sikap pemerintah terhadap UU HIP, kata Syarief Hasan dari Istana Bogor: Presiden Jokovy mengumumkan akan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mewakili Presiden Republik Indonesia. Posisi resmi terkait UU HIP diumumkan pada Rabu (22/7/2020). Menkopolhukam akan mengikuti usulan Partai Demokrat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi