Menu Tutup

Bamsoet: Wewenang DPD RI sebenarnya sangat besar dan luas

TRIBUNNEWS.COM-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mencontohkan, salah satu perubahan penting yang dilakukan MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dari 1999 hingga 2002 adalah pembentukan Panitia Perwakilan Daerah (DPD).

Ide dasar pembentukannya adalah untuk mengupayakan peningkatan kekuatan daerah, yaitu mengusulkan suatu lembaga yang dapat membawa manfaat dan aspirasi daerah untuk merumuskan kebijakan nasional.

“Lahirnya Partai Demokrat merupakan bagian penting, inti dan tidak terpisahkan dari syarat reformasi. Persyaratan otonomi daerah sama pentingnya dengan syarat demokratisasi, penghapusan KKN (korupsi, kolusi) dan nepotisme), Menghentikan dwifungsi TNI dan membela HAM. Gubernur Sulawesi Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro Jimly Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie), — -Ketua Republik Demokratik Rakyat RI ke-20 menjelaskan: Menurut Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, sebenarnya kekuasaan DPD sangat luas dan luas. Memahami undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pendapatan dan belanja negara, perpajakan, pendidikan dan agama. — “Meski kata-kata yang digunakan sangat toleran, yakni“ bisa tunduk ”dan“ ikut berdiskusi ”, namun menurut konstitusi, DPD cukup potensial untuk menunjukkan dirinya dengan cara yang sangat kentara. Memperkuat otonomi daerah. Oleh karena itu, yang perlu didiskusikan lebih dalam adalah bahwa kinerja DPD harus diperkuat sejauh bisa dilakukan tanpa terlalu memperhatikan perluasan kekuasaan yang hanya bisa dicapai melalui amandemen UUD “, jelas Bamsoet. Mengatakan.

— Direktur Jenderal Badan Pertahanan Nasional FKPPI menjelaskan dalam Perintah Musyawarah Rakyat Indonesia XV / MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; pengaturan, distribusi dan Pemanfaatan sumber daya nasional Perimbangan fiskal pusat dan daerah dalam kerangka kesatuan nasional mengedepankan beberapa poin utama.Metode pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui pengaturan yang adil, distribusi dan penggunaan sumber daya nasional, serta antara keuangan pusat dan daerah. Untuk mencapai keseimbangan antara kedua wilayah, dan untuk memberikan kekuasaan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah dengan cara yang tepat. -Selain itu, penyesuaian, pembagian dan penggunaan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk memajukan masyarakat lokal dan seluruh negara Kemakmuran negara.Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka dan berkekuatan hukum, memberikan peluang yang luas bagi usaha kecil menengah dan koperasi. Dengan memperhatikan potensi daerah yang dimiliki penduduk daerah, daerah, Kondisi geografis, tingkat kependudukan dan pendapatan dapat mencapai keuangan daerah, terakhir pemerintah daerah berhak mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab menjaga lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi