Menu Tutup

Ketua MPR memimpin rapat konsultasi gabungan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Dalam Negeri untuk membahas masalah otonomi khusus Papua.

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memimpin rapat musyawarah pimpinan MPR. Rapat dipandu oleh Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, Polri dan MPR RI Perwakilan dari Forum Internasional Komunikasi dan Aspirasi Papua (untuk Papua). Acara digelar pada Jumat (09/11/2020) di Ruang Rapat Pimpinan MPR Gedung Nusantara III Gedung DPRD Senayan Kota Jakarta, dan (sebenarnya) dihadiri Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Dalam siaran pers yang dikeluarkan seusai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI Papua ke depan akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan berperan serta sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua. Di Papua. Terutama menyangkut dua hal penting, yakni masalah pertama tentang penyelenggaraan undang-undang khusus tentang otonomi. Ke depan, fokusnya adalah pada tata kelola yang lebih baik dari Dana Khusus untuk Kemandirian, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera. Kedua, pemekaran Papua sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Pemerintah juga menyatakan sedang mempersiapkan Inpres untuk pembangunan Papua. Arahan Presiden akan mengintegrasikan pembangunan Papua menjadi satu kesatuan tanpa perlu mengambil tindakan tersendiri. Ia menambahkan: “Nanti dengan munculnya Inpurs, pembangunan akan terlihat dan kepentingan masyarakat Papua akan terasa.” – Pada saat yang sama, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, Tidak, terutama mengenai perluasan Dana Pemerintahan Sendiri Khusus. “Oleh karena itu dalam amandemen tidak ada narasi tentang perluasan otonomi khusus Papua, hanya dana, otonomi Papua tetap berlaku,” jelasnya. Syarat yang akan diubah adalah Pasal 76 tentang pemekaran lima wilayah di Papua.Karena ini yang ketiga yang disahkan oleh undang-undang, sebelumnya kita sepakat untuk mengefektifkan hubungan pertukaran bagi kelompok inti yaitu lembaga MPR yang disebut Untuk Papua. , Terdiri dari perwakilan rakyat Papua Barat dan Papua, berkumpul untuk bertukar pendapat dan memulihkan hubungan yang tidak jelas tentang berbagai masalah dengan pemerintah. Saya mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti secara resmi dengan merujuk dia untuk menjelaskan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi