Menu Tutup

Bamsoet: Amandemen UU Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, juru bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Khusus Papua, salah satu hasil akhir yang mungkin terjadi adalah memasukkan undang-undang tersebut sebagai Hukum khusus. Oleh karena itu, berbagai ketentuan yang terdapat di dalamnya tidak dapat ditimpa oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Akibat praktik pelaksanaan selama ini, “UU Otonomi Khusus” Papua seringkali berbenturan dengan UU lainnya. Ini menyebabkan kebingungan dan kebingungan.

“Pemerintah dan RPD RI sedang mengkaji“ UU Otonomi Khusus ”untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapat dana otonomi khusus. Untuk memastikan pembangunan terus berkembang. Ketika“ UU Otonomi Khusus Papua ”direvisi, secara teknis Diskusikan semua masalah. “Oleh karena itu, status quo ini akan dipertahankan oleh rakyat Papua dan Papua Barat melalui Majelis Rakyat Papua dan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Agar “UU Otonomi Khusus” Papua bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, ”kata Bansuth usai diwawancarai Majelis Rakyat Papua Barat MPR RI di Jakarta, Senin (20/10/19). – Pertemuan lainnya hadir. Arsul Sani, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia dan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR RI Papua (Ketua Panitia Kedua DPD RI), Sekretaris MPR RI (Anggota DPD) RI Papua Filep Wamafma, Republik Indonesia Anggota MPR, Papua Robert Cardinal (Anggota Komite X DPR RI), dan anggota MRPB antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Dalam Negeri MRPB Yulianus Thebu, MRPB RI La Papua menjabat sebagai Ketua DPR RI ke-20 Ia juga Ketua Kelompok Kerja MRPB untuk Masyarakat Adat, Suster dan Perempuan. Menteri telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri, berperan sebagai fasilitator dan mengkomunikasikan kepentingan lain Papua dan Papua Barat. Rakyat Indonesia Sebagai anggota Musyawarah Kebangsaan, Musyawarah Musyawarah berkepentingan dengan berbagai perkembangan pemerintah pusat yang terus melibatkan seluruh aspek kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat. Dan Papua Barat. Yakni untuk mempercepat masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menginstruksikan kementerian / lembaga pemerintah Pembangunan kesejahteraan negara, Masyarakat Asli Papua (OAP) didaftarkan sebagai tema pembangunan, ”jelas Bamsoet. Golkar menjelaskan, bentuk khusus dari instruksi Presiden adalah memberdayakan pengusaha PAO dan pengusaha lokal Papua, serta mengusulkan model pembangunan dengan kearifan lokal, khususnya untuk tujuh wilayah adat Papua Barat, antara lain Lapago, Meepago, dan Animha. , Saireri, Mamta, Domberai dan Bomberai-Dalam rangka melaksanakan Perpres tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan bahwa Presiden (Kepres) akan membentuk kelompok koordinasi yang komprehensif pada 20/2020 untuk mendorong pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Panitia pengarah dan tim pelaksana dibentuk, dan wakil ketua KH Maruf Amin diangkat sebagai ketua panitia cincin Stee. Pada saat yang sama, Menteri PPN / Kepala Papenas diangkat sebagai presiden harian. Saat tim pelaksana dipimpin oleh pejabat tingkat menengah dari Papenas, “jelas Bamsue.” Angkatan Pertahanan Kosovo, Kepala Kementerian Pertahanan, menegaskan bahwa keberadaan presiden dan wakil presiden tidak bisa dipisahkan. Keketuaan Wakil Presiden sebagai panitia pengarah menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam pengembangan permainan Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk memastikan partisipasi masyarakat Papua dan Papua Barat, sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi