Menu Tutup

Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendorong pemerintah saat terjadi pandemi

TRIBUNNEWS.COM-Puluhan siswa sekolah menengah pertama (SMA) dan sederajat di Jawa Tengah dan Jawa Barat akan memulai simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) pada Senin (2020/7/9), dan akan dilombakan pada dua babak berikutnya. Rencananya dalam seminggu. – Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, Bambang Soesatyo, dalam surat tertulis yang diterima Tribunnews hari ini, mengatakan bahwa pihaknya mengimbau pemerintah dan sekolah untuk mempertimbangkan “jika simulasi PTM dilakukan, daerah Ini adalah lokasi sekolah yang aman “. / i Terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sambil memberlakukan pembatasan jumlah siswa dan waktu belajar.

Terakhir, simulasi PTM selama dua minggu ini akan digunakan sebagai bahan asesmen implementasi PTM selama pandemi Covid-19.

Selain itu, Bamsoet juga mendorong pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) untuk terus mengevaluasi kegiatan simulasi PTM, daripada jika simulasi tidak berjalan sesuai rencana atau kontak guru / siswa Jika ya, PTM adalah wajib. Prasarana yang diperlukan, seperti peralatan penunjang kesehatan, tata ruang ruangan, dan jarak fisik dari sarana penunjang lainnya. ” Dia melanjutkan. Alat paling sedikit digunakan di kawasan untuk pemeriksaan Covid-19, hingga jumlah laboratorium penguji, sehingga pemerintah bisa menyediakan alat dan menambah jumlah laboratorium penguji secara konsisten. Seminggu sekali, untuk meminimalkan pertumbuhan dan penyebaran kasus baru melalui pengujian skala besar dan manajemen pasien yang efektif. “Pengujian sampel Covid-19 …” Kami juga mendorong pemerintah untuk menyusun rencana komprehensif untuk merencanakan pengujian Covid -19, terutama dalam hal jumlah laboratorium di suatu provinsi dan reagen yang didistribusikan di suatu provinsi untuk menguji Indonesia Jumlah kasus positif. – “Sanksi untuk memperingatkan kepala suku secara tertulis” Ketika pengangkatan diumumkan dan didaftarkan di kantor KPU, lebih dari 50 bupati melanggar Protokol Kesehatan (KPU) Covid-19 dan mengalokasikan bantuan sosial.

Bamsoet meminta kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri / Kementerian Dalam Negeri) untuk mendata para pemimpin daerah yang melanggar peraturan kesehatan, sebagai bukti pelanggaran dan sebagai dasar penuntutan. Ini bekerja dengan baik dan tidak akan membuat cluster baru untuk penyebaran covid-19. Bamsoet melanjutkan, “Secara internal, dituntut secara tegas apakah calon kepala daerah belum memenuhi kesepakatan kesehatan, karena yang setuju adalah massa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi