Menu Tutup

Hidayat mengimbau pemerintah untuk menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengimbau pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia) untuk membantu dan melindungi pondok pesantren (Kiyai dan Santri), menurut laporan Itu adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Bantuan ini diperlukan, terutama secara kelembagaan dalam hal kesehatan dan ekonomi, untuk menanggulangi wabah Corona Covid 19. Di zaman modern, Muadala atau negara yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu umum. Di era pandemi Covid-19, banyak pesantren yang terkena imbasnya. Keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penting untuk dilaksanakan pemerintah sebagai penegak hukum, ”ujarnya, Jumat (10/7). Dalam siaran persnya di Jakarta. – Seperti yang kita ketahui bersama, individu dengan kekayaan bersih tinggi menunjukkan bahwa Pasal 42 UU Tani mengatur otorisasi dari pemerintah pusat, dan melalui program kerjasama, fasilitas politik dan pembiayaan, untuk da di pesantren. Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi dakwah.Selain itu, Pasal 46 ayat 1 dan 2 mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas kepada pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat, dan memberikan dukungan berupa: b) Dukungan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknis; dan / atau (d) pelatihan kejuruan .- “Tentunya, dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda pesantren. sekolah. “- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kedelapan Ia mengatakan pihaknya sudah berulang kali menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19, Kementerian Agama harus mementingkan pondok pesantren. Rapat kerja pertama sudah dilakukan dengan Kementerian Agama sejak Covid-19. (4 April 2020), HNW merekomendasikan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, khususnya di pesantren dan madrasah. Bahkan, parpolnya telah memberikan sumbangan pendidikan untuk keperluan tersebut. Pilihan dana, usulan sudah disetujui Menteri Agama. Hal ini harus segera dilakukan sebagai tanggung jawab kepada Republik Demokratik. Hal ini merupakan konsekuensi konstitusional dari pengesahan UU Pesantren, dan negara mengapresiasi kontribusi dan layanan Pondok Pesantren Indonesia. Pada rapat terakhir Komite Kedelapan dan Kementerian Agama (26/06) / 2020), usulan anggaran tambahan tahun 2020 sebesar Rp 2,8 triliun tampaknya menguntungkan pesantren dan pesantren terdampak Covid-19. Kegiatan pendidikan agama. Kementerian Keuangan menyetujui hanya 2,36 triliun rupiah. Saya berharap Kementerian Keuangan segera mengalokasikan dananya. Kementerian Agama segera mengalokasikannya ke pesantren-pesantren di Indonesia secara adil dan terpercaya. Agama disalurkan kepada Pimpinan Umum Haji dan Ullah Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp1 triliun, karena pemerintah tidak mengirimkan haji tahun ini.

“Dukungan anggaran ini harus segera diberikan kepada seluruh pesantren dalam berbagai bentuk untuk pesantren dalam kegiatan pembelajaran di pesantren. Sekolah dapat segera bekerja secara normal sesuai dengan peraturan Covid-19. protokol. Termasuk bantuan kepada Santri dan Ustadz, serta biaya pemeriksaan kesehatan dan studi serta kegiatan kesehatan di pesantren saat kejadian darurat medis Covid-19, ”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi