Menu Tutup

MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk merealisasikan sosialisasi empat pilar yang dinegosiasikan oleh Majelis Rakyat Indonesia. Sebagai pendukung prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, sehingga kepala daerah dapat berperan penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahannya dan bekerja keras menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu kebangsaan dengan mensosialisasikan empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

“Pandemi Covid-19 telah menjadi ujian kerjasama antar negara. Peran para pemimpin daerah. Sesuai misi MPR, RI bertujuan untuk menyelenggarakan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia ( Sosialisasi empat pilar MPR RI). Gotong Royong merupakan identitas Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Melalui gotong royong kita bisa melewati semua ujian sulit bersama. Sosialisasi empat pilar Muktamar Musyawarah Rakyat Indonesia dan Senin di Jakarta Kantor Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan APEKSI. (14/9/20) -Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan), Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan APEKSI Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Menteri Advokat Penerangan APEKSI Hukum dan Hukum Taufan Pawe (Walikota Papreel), Sekretaris dan Direktur Eksekutif APEKSI Sri Indah Wibi Nastiti Panitia Pelaksana, dan ratusan diantaranya hampir bergabung Direksi APEKSI dan anggota dari berbagai dinas pemerintahan kota -Ketua Cadangan Demokrasi RI ke-20 menjelaskan bahwa setiap identitas dan kebangsaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin untuk mengelola organisasi nasional jika menggunakan pengertian yang terpusat. Konsep dan cara perumusannya, kebijakan yang terpusat akan menjadikan daerah satu-satunya objek, mengabaikan hak dan kekuasaan daerah, dan gagal mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. ”Dalam pengertian ini, masing-masing Baik pemerintah daerah maupun masyarakat membutuhkan kearifan. “Setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya lokal. Perhatikan prinsip demokrasi dan jangan menyimpang dari tujuan dan prinsip nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mempersatukan negara,” jelas Bamsoet. Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa asas ini tersirat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, masing-masing satu kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diatur oleh undang-undang. Undang. Kalimat yang terpecah tapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan nasional sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, frasa tersebut merujuk pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara bagian.

“Dalam situasi inilah pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kota yang menjadi pelopor dalam pengaturan dan tata kelola pemerintahan kota dan kehidupan masyarakat. Semangat pembangunan kota merupakan bagian dari semangat. Membangun negara Konsep koneksi dan nasionalisme, ”jelas Bamsoet. Wakil Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Indonesia mengatakan, penduduk 98 kota anggota Asia-Pacific Economic Cooperation Organization hidup sangat aktif dan membawa berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut data benchmark Bank Dunia, sekitar 56% (sekitar 151 juta) dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan pada tahun 2019. – Seiring berjalannya waktu, proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan semakin meningkat. Menurut prakiraan Worldometer (situs statistik global), pada tahun 2020, jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk, dan pada tahun 2025, diperkirakan Bamsoet mengumumkan jumlah tersebut akan meningkat lagi menjadi 170,4 juta, terhitung 59,3% dari total populasi.

Wakil Ketua SOKSI berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sangat dipengaruhi oleh peluang ekonomi dan lalu lintas yang tinggi. Ini tetap menjadi kota yang menguntungkan dan mendorong laju urbanisasi. Ke MongolaNamun perlu diciptakan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama. Departemen dan otoritas fungsional pemerintah dapat berperan aktif dalam menyampaikan narasi nasional. Dengan cara ini, dia bisa membangun karakteristik dan wawasan kebangsaan ke instansi pemerintah kota dan semua sektor masyarakat, ”tutup Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi