Menu Tutup

Bamsoet: Amandemen UU Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, juru bicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Khusus Papua, salah satu hasil akhir yang mungkin terjadi adalah memasukkan undang-undang tersebut sebagai Hukum khusus. Oleh karena itu, berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditimpa oleh berbagai ketentuan undang-undang lainnya. Akibat praktiknya selama ini, “UU Otonomi Khusus” Papua seringkali berbenturan dengan UU lain. Ini menyebabkan kebingungan dan kebingungan. Oleh karena itu, rakyat Papua dan Papua Barat akan dipertahankan melalui Majelis Rakyat Papua dan Musyawarah Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, ”kata Bamsoet, Senin (19/10/20). Ucapnya usai menerima Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di MPR RI Jakarta. -Assur Sani dan Hidayat Nur Wahid, wakil pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, juga hadir dalam pertemuan tersebut. Ketua MPR RI Papua Yorrys Raweyai (Ketua Panitia II DPD RI), Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamafma (Anggota DPD RI) dan MPR Robert Kardinal dari Papua Indonesia (Anggota Komite X DPR RI). MRPB yang hadir pada pertemuan tersebut antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua MRPB Family Affairs Committee Yulianus Thebu, dan MRPB Indigenous, Sisters and Women Working Group Leader.

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan: Menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri, berperan sebagai fasilitator dan komunikator, dan menjembatani perbedaan kepentingan antara Papua dan Papua Barat. Sebagai kamar dagang nasional, Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia tertarik dengan berbagai perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang masih melibatkan berbagai elemen kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat. – “Adanya Inpres No. 9/2020 menunjukkan tindakan nyata Presiden Joko Widodo untuk mendorong Papua dan Papua Barat maju. Yakni mempercepat pembangunan masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menginstruksikan kementerian / lembaga pemerintah Fulibansout mengatakan: “Tempatkan orang asli Papua (OAP) sebagai prioritas pembangunan.

Wakil Ketua Umum Gorka Gorka menjelaskan bentuk khusus dari instruksi presiden adalah memberdayakan pengusaha PAO dan pengusaha lokal Papua.Metode model pembangunan juga memiliki kearifan lokal, khususnya tujuh kebiasaan di Papua Barat Wilayahnya meliputi Lapago, Mipiago, Animha, Sereri, Manta, Dembele dan Bombele.20/2020 Presiden (Keprus) akan membentuk tim koordinasi terpadu , Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Tim koordinasi terdiri dari panitia pengarah dan tim pelaksana. Wakil Ketua KH Maruf Amin diangkat sebagai ketua panitia pengarah. Pada saat yang sama, Menteri PPN Papenas diangkat sebagai presiden harian. “Tim pelaksana dipimpin oleh pejabat tingkat menengah dari Papenas,” jelas Bamsue.

Kepala Kementerian Pertahanan Kosovo Defence menegaskan, keberadaan presiden dan wakil presiden tidak bisa dipisahkan. Wakil presiden merupakan ketua panitia pengarah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ikut serta dalam permainan pembangunan di Papua dan Papua Barat, tujuannya untuk menjamin partisipasi masyarakat Papua dan Papua Barat sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi