Menu Tutup

Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Korea Utara

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memahami, akibat pandemi Covid 19, pemerintah telah mengambil langkah untuk tidak mengirimkan jemaah haji reguler dan khusus Indonesia, yang semuanya ditujukan untuk jemaah haji di masa depan. Chaoha dan Umra penyelenggara dan perusahaan. Pemerintah Saudi belum menentukan apakah jamaah akan diterima. Usai menggelar audiensi virtual dengan organisasi ziarah muslim Jakarta dan penyelenggara umrah (AMPHURI), Bamsoet mengatakan Kamis (04/06/04 20).

Mantan Presiden Republik Demokratik Rakyat RI menjelaskan bahwa nanti pemerintah Arab Saudi saya lepaskan Kebijakan tidak menerima jemaah, jemaah haji Indonesia dan penyelenggara ulam dapat dengan mudah mengklaim penggantian hotel jamaah dan biaya lainnya dari Mekah dan Madinah. Namun, jika pemerintah Saudi memutuskan untuk terus menerima jemaah, ini Tentu akan mempersulit proses pelunasan.

“Masalah teknis ini akan terkait dengan situasi keuangan jemaah dan penyelenggara umrah serta proses pemulangan jemaah. Dana peziarah, dan masalah teknis lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan organisasi perusahaan Chaoj dan Umrah harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Saya akan melanjutkan. Wakil Ketua Kementerian Perindustrian dan Perindustrian Republik Demokratik Indonesia ini juga mengimbau pemerintah untuk terbuka memberikan insentif kepada organisasi Korut dan penyelenggara umrah setidaknya dalam bentuk keringanan pajak.Pemerintah juga telah melakukan tindakan terhadap UMKM dan berbagai sektor bisnis lainnya yang terkena pandemi Covid-19. , Penutupan bisa berlangsung hingga akhir tahun 2020. Kini, jamaah dan penyelenggara oumra tidak bisa mengirimkan jemaah, yang tentunya akan mempengaruhi cash flow perusahaan. Bamsoet mengumumkan.

Dalam pembicaraan virtual dengan AMPHURI, Wakil Presiden SOKSI juga memperhatikan bahwa organisasi haji dan penyelenggara negara ullah prihatin membahas RUU komprehensif untuk penciptaan lapangan kerja. Pasal 89 UU No. 8/2 019 Ukuran Kiblat dan Kiblat (PIHU) menyatakan bahwa untuk dapat disahkan menjadi Penyelenggara Perjalanan Jemaah Umrah (PPIU), biro perjalanan harus memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan yang dipahami untuk dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara muslim Indonesia. Dalam Pasal 75 UU Ketenagakerjaan Komprehensif yang mengubah ketentuan tertentu dalam UU No. / 2019 ayat 75, diatur bahwa Pasal 89 diubah sebagai berikut: “ Untuk memperoleh izin usaha menjadi PPIU, biro perjalanan harus mematuhi peraturan pemerintah pusat. Adanya istilah “yang ditentukan oleh pemerintah pusat” tersebut menimbulkan berbagai kecurigaan bahwa frase PPIU yang dimiliki dan dikelola oleh warga negara muslim dapat dihapuskan.Ini merupakan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8/2019.

Alhasil, penyelenggara Korut dan Umroh khawatir urusan Korut dan Umroh dikuasai perusahaan asing ke depannya. Ini tidak boleh dibiarkan karena akan menghapus lebih banyak kedaulatan ekonomi negara. Yang terbaik adalah menjelaskan secara lengkap secara detail apa saja persyaratan utamanya, tanpa menimbulkan kecemasan dan kecurigaan negatif dari semua pihak, ”tutup Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi