Menu Tutup

APBN sita rekening pribadi Wapres MPR: potensi penyalahgunaan

TRIBUNNEWS.COM-Badan Pengawas Keuangan (BPK) menemukan dana pengelolaan kas mengalir dari anggaran negara (APBN) ke rekening perseorangan. Hal tersebut berdasarkan laporan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-Anggota MPR RI Syarief Hasan menyatakan penyesalannya atas kejadian ini. Menurutnya, dana APBN tidak boleh dan tidak boleh disetorkan ke rekening resmi.

“Dana publik yang masuk ke rekening pribadi bisa disalahgunakan,” kata Syarief. Ditinjau oleh pemilik akun individu. Selain itu, terdapat 5 kementerian / lembaga yang menggunakan rekening swasta dalam pengelolaan dana APBN. Jika dihitung dari 5 kementerian / lembaga, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini mencapai Rp. 7,178 miliar, tidak hanya itu, ia juga mendorong BPK RI untuk mengaudit kementerian / lembaga tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik. Akibatnya, saldo kas yang disajikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena tidak ada uang tunai secara fisik, ulasan ini tidak menjelaskan saldo kas yang sebenarnya.

“Pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa kontrol dari berbagai kementerian / lembaga adalah Syarief Hasan mengatakan:“ Menurut regulasi saat ini, memastikan kontrol pengelolaan kas bukanlah cara terbaik. “Swasta paling besar Rp 4,8129 miliar. Seperti kata BPK RI, kejadian ini bisa saja menimbulkan penyalahgunaan. Kejadian ini perlu diklarifikasi dan tidak boleh terulang,” tutup Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi