Menu Close

Kekayaan bersih tinggi: Dari dulu hingga sekarang, Sumatera Barat erat hubungannya dengan Pancasila

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) tentang perjuangan Indonesia untuk Partai Demokrat Sumatera (Sumatera Barat) memberikan sambutan untuk mendukung penilaian Negara Pancasila. Penilaian tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta sehingga mendapat tanggapan yang luas dan melukai hati masyarakat Sumatera Barat. Selama sepuluh tahun, kader-kader rakyat memilih memimpin kader Sumatera Barat. Sejak dulu hingga saat ini, Sumatera Barat sangat erat hubungannya dengan Pancasila. Kami mengatakan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat: “Kita semua harus berani memahami sejarah dengan jujur ​​agar kita bisa menghormati seluruh wilayah Indonesia dan dengan demikian menjaga NKRI tetap kuat.” (4/9) .- — Hidayat, biasa disapa HNW, mengatakan: Banyak selebritis dari provinsi Sumatera Barat yang terlibat langsung dalam perumusan dan pengambilan keputusan Pancasila sebagai dasar negara, mereka bersama kakek Puan M, Soekarno. Mereka ada di BPUPK di Panitia, Negeri Sembilan, atau ikut dalam finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945 bersama PPKI. Tokoh-tokoh ini termasuk Bapak M Yamin. Hatta (M Hatta) dan Agus Salim (H Agus Salim).

Wells Fargo juga dengan sendirinya meyakini bahwa (warga) Sumatera Barat dan Pancasila adalah penganut Islam dari dulu hingga sekarang.Mereka sepakat untuk mengambil keputusan akhir pada 18 Agustus 1945. Hasil perjuangan para pemimpin nasional di Sumatera Barat. Pancasila (boleh ditekan menjadi Trisila atau Ekasila), dan tidak mengusulkan untuk mengubah perintah pertama Pancasila (inilah satu-satunya dewa) menjadi dewa budaya. Isu kontroversial yang tercantum dalam UU HIP sudah dibantah publik, ”jelasnya.

Memang Sumbar dipimpin Profesor Irwan Prayitno asal Manang selama 10 tahun yang juga seorang PKS. Kader. Ia terpilih secara demokratis dan memenangkan mayoritas penduduk Sumatera Barat .

“Setelah menjabat sebagai gubernur selama satu periode, Profesor Irwan Prayitno kembali mengikuti perebutan gubernur. Pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat secara rasional, bebas dan terbuka ini membuktikan bahwa masyarakat Sumatera Barat berhasil meraih gelar Profesor Irwan Prayitno dari PKK. Sumatera Barat kurang berprestasi dan tidak mendukung Pancasila, atau jika Gubernur Sumatera Barat, pengurus PKS, hanya menunjukkan identitas politik dan intoleransi, seperti dikemukakan politisi PDIP, maka dalam satu dekade terakhir, Sumatera Barat dan gubernurnya. Bahkan ada ratusan penghargaan nasional yang diterima dari Presiden Republik Indonesia, termasuk Penghargaan Parahita Eka Praya Presiden SBY tahun 2012. Kemudian, pada 2014 dan 2017, Presiden Jokowi mempersembahkan Penghargaan dan Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara. Ia mengatakan: “Pemerintah daerah dan kota di Gubernur Sumatera Barat prihatin dengan hak asasi manusia.” Ia menambahkan bahwa dua presiden Indonesia dari partai politik yang berbeda telah memberikan penghargaan nasional. -Gubernur Irwan Prayitno mempertahankan kinerja ini meskipun dalam segala kendala anggaran dan fasilitas. Saat itu warga di seluruh Indonesia dan Sumatera Barat dilanda insiden medis darurat Covid. 19 Gubernur Irwan berprestasi terbaik, sehingga dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) karena meski APBDnya tidak tinggi, dia berhasil menguji 3.000 spesimen setiap hari. 19 .

“Menteri Dalam Negeri bahkan meminta manajer regional lainnya untuk menghubungiSelamat belajar dan belajar dari Gubernur Sumbar, ”ujarnya. Pasalnya, Menteri Dalam Negeri saat ini adalah mantan Kapolri dan mantan Kepala BNPT. Jika tuduhan mereka benar, maka Sekretaris Dalam Negeri dengan pengalaman ini tidak akan bisa. Semoga memuji dan memberi saran kepada Gubernur Sumatera Barat dari PKK. Ia mengatakan pemilihan gubernur akan segera dilaksanakan di Sumatera Barat, dan Gubernur Sumatera Barat akan dipilih melalui Partai Demokrat setempat, dan konsep rencana dan persaingan penerapan Pancasila akan dikedepankan. Pandangan dan kerangka kerja yang kontroversial, yang dapat merongrong demokrasi. Selain itu, mengabaikan fakta sejarah dan realitas kekinian Sumbar yang terus mendukung dan melaksanakan komitmen Pancasila. Ia menyimpulkan bahwa pengabdian dan sikap masyarakat Sumbar patut diapresiasi, bukan Disalahpahami karena ada bukti bahwa Sumbar terus mendukung dan melaksanakan final Pancasila yang secara kualitatif dijadwalkan pada 18 Agustus 1945.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi