Menu Tutup

Evaluasi Bamsoet terhadap kinerja DPR RI 2019-2024

Indonesia TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengapresiasi prestasi DPR RI dalam mengemban tugas rakyat sejak dilantik pada 1 Oktober 2019. Seperti anggota DPR RI, DPR RI bekerja sama dengan pemerintah Bekerja keras untuk mengontrol penyebaran Covid-19. Sekaligus, siapkan anggaran National Economic Recovery (PEN) hingga Rp 695,2 triliun. RI terus memantau kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran PEN agar efisien dan tepat sasaran. -Sesuai dengan kehadiran langsung atau virtual tokoh nasional yang memimpin DPR RI. Ketua DPR RI ke-14 Harmoko, Ketua DPR RI ke-15 Akbar Tanjung, Ketua DPR RI ke-16 Agung Laksono, Ketua DPR RI ke-17 Marzuki Alie, dan Ketua DPR RI ke-19 Ade Komarudin (Ade Komarudin). Bamsoet sendiri merupakan ketua DPR RI ke-20.

Bamsoet berterima kasih kepada DPR RI yang telah mengesahkan 6 RUU sebagai undang-undang (UU). Salah satunya dengan menyertai RUU Perppu Pilkada 2020, yang memberikan perlindungan hukum bagi pilkada serentak 2020 dengan mengutamakan perjanjian sanitasi. Undang-undang tersebut menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat bahkan dalam suasana pandemi Covid-19. , Jangan memobilisasi massa selama kampanye pemilu. Pelaksanaan kegiatan ini bisa menggunakan media sosial, agar tidak meningkatkan penyebaran Covid-19, ”kata Bamsoet.

Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyambut baik langkah yang diambil Indonesia. DPR sedang membahas RUU penciptaan lapangan kerja. Terbangunnya hubungan yang baik dengan pekerja selama hukum yang komprehensif. Pertemuan maraton dengan 16 serikat pekerja dan perwakilan serikat pekerja pada tanggal 20-21 Agustus 2020 membuktikan hal ini. Pertemuan tersebut mencapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan tentang “Job Creation Act”. Harapan. Penyelesaian “Job Creation Act” akan mempercepat masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. -Tentu saja, di antara berbagai pencapaian tersebut, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.Misalnya menyelesaikan RUU Pidana sebagai produk hukum asli di Indonesia. Saya tidak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda. Pembahasannya sudah terlalu lama dan saya berharap DPR RI bisa menyelesaikan masalah tersebut selama 2019-2024, ”tutup Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi