Menu Tutup

Masyarakat membutuhkan pendidikan politik untuk mengurangi pengaruh oligarki aktivitas politik

TRIBUNNEWS.COM-Pendidikan politik masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang proses politik dan dampaknya, serta mengekang oligarki dalam persaingan politik.

“Karena kurangnya pemahaman publik tentang kebutuhan pemimpin yang tepat, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR Indonesia, mengatakan pada pertemuan tersebut:” Masyarakat sering dipengaruhi oleh kekuatan segelintir orang untuk mengalihkan pilihan mereka kepada calon tertentu selama kompetisi politik. Hak Asasi Manusia: Konsep dan Praktik di Indonesia, Senin, diselenggarakan Komnas HAM (7/9). Lestari ikut kerja sumber daya manusia, Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Amiruddin (Wakil Direktur Eksternal Komnas HAM) Khoirunnisa Nur Agustyati (Perludem) Menurut Lestari, dalam perpolitikan Indonesia, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang memastikan bahwa warga negara memiliki hak suara yang sama dan hak untuk dipilih dalam proses pemilihan umum, undang-undang tersebut dan lainnya. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memilih. Pemerintah berhak atas persamaan kesempatan. Tidak boleh ada perbedaan dalam bentuk SARA yang biasanya Itu muncul dalam perjalanan persaingan politik. -Meski begitu, menurut anggota parlemen Partai NasDem, karena pemahaman masyarakat yang sangat terbatas terhadap isu-isu politik dan kepemimpinan nasional saat ini, oligarki tidak akan pernah meninggalkan sistem politik Indonesia. Rerie menambahkan, Berdasarkan kondisi tersebut, pendidikan politik masyarakat harus ditingkatkan, dan persyaratan calon pemimpin daerah dan nasional harus dipenuhi, sehingga proses pemilihan calon pemimpin yang kontroversial. Keterampilan yang memadai.

“Dalam persaingan politik Dalam kasus oligarki, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan partai politik. “Kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih global. Proses protes politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya,” kata Riri. Leary mengatakan, tidak hanya itu, kita juga harus bersama-sama mencari solusi atas sistem politik saat ini.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (Ahmad Taufan Damanik) menegaskan bahwa hak memilih dan hak memilih juga diatur dalam undang-undang. Prinsip humanistik dan pemilihan umum merupakan bagian dari mekanisme untuk mewujudkan hak asasi manusia.

Ahmed percaya bahwa hak untuk memilih dan memilih setiap warga negara adalah bagian dari hak yang sama.

Burhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik (Burhanudin Muhtadi), mengucapkan selamat kepada Comnas HAM atas partisipasinya dalam pemilihan kepala daerah. Dia berkata: “Ini adalah terobosan. Pilkada adalah bagian dari politik elektoral, dan politik elektoral terkait erat dengan hak-hak rakyat.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi