Menu Close

Pimpinan MPR mendalami pandangan akademis dan birokrasi terhadap kebijakan nasional melalui FGD

Fadel Muhammad, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, telah melakukan berbagai kegiatan melalui Focus Group (FGD) untuk menyerap tuntutan ulama dari berbagai perguruan tinggi dan pandangan birokrasi dari beberapa lembaga dan departemen pemerintahan negara, serta menjadikan wacana kebijakan nasional sebagai arahan negara. rencana pengembangan. Di antara berbagai pendapat dan perselisihan seputar kebijakan nasional, diperlukan pendapat dari para profesional tersebut. Fadell Mohammed mengatakan pada pembukaan diskusi panel tentang standar kepemimpinan nasional. Pada Senin (14/9/2020) bertempat di Grand Ballroom Hotel Atria Tangerang, Banten, “Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Negara”.

Kerja sama FGD dan MPR dengan Sekolah Administrasi Universitas Brawi Jaya (FIA UB) dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), Anggota MPR DPD Hasan Basri, FIA UB Bambang Dekan Supriyono, Dekan FIA Universitas Indonesia Eko Prasojo (virtual), Beasiswa Unas, PKN STAN, UT dan Sekolah Tinggi Administrasi Nasional, Barpens, K emendagri, perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Fadel yang turut serta dalam harapan virtual tersebut Sekitar 300 peserta Muhammad mengungkapkan, sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah diterapkan di Indonesia sejak lama. Di era orde lama, ada Program Pembangunan Umum Nasional (PNSB). Di era orde baru, ada Pedoman Kebijakan Nasional (GBHN). Selanjutnya, era reformasi dimulai, dan GBHN menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Di era reformasi inilah politik nasional seperti GBHN menjadi isu nasional yang diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia. Ada yang menganggap eksistensi politik nasional itu sangat penting, tapi ada pula yang menganggapnya tidak perlu. MPR menanggapi ini dengan cepat. Sejak MPR 2014-2019, persoalan ini dikaji secara mendalam.

“Sekarang, MPR memiliki tugas untuk terus mengemban misi mulia ini dari tahun 2019 hingga 2024. Untuk mengambil kebijakan yang lebih baik, pendalaman nanti tidak hanya terjadi di lingkungan MPR, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain di masyarakat, seperti ulama, konstitusionalisme. Pimpinan masyarakat. Oleh karena itu, MPR sering menyerap ambisi masyarakat. Pimpinan MPR DPD menjelaskan pandangannya tentang arah pembangunan nasional. Ia mengatakan bahwa sistem pembangunan nasional harus lebih terkoordinasi dalam arah pembangunannya, dan dari pusat ke pusat. Semua wilayah terintegrasi, karena semuanya harus adil di NKRI. Pembangunan harus merata tanpa terkecuali.

Namun Fadell melanjutkan, meski berkeinginan kuat memiliki sistem yang baik, masih ada beberapa hal Hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk proses yang tidak mudah. ​​Ikuti salah satunya adalah dengan mengubah konstitusi.

Fadell menambahkan hal lainnya adalah kandungan bahannya. Fadel meyakini bahwa peralatan harus diatur dengan cara yang lebih sederhana sehingga Hal ini dapat dilaksanakan di lapangan terutama oleh pengelola daerah.Selain itu, informasi tentang kebijakan nasional harus lebih difokuskan pada bidang yang paling dibutuhkan oleh penduduk seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.Oleh karena itu, Fadel Muhammad berharap rombongan akan berdiskusi. Pandangan dan pendapat para peserta terkait dengan isu-isu yang berbeda ini. “Kami berharap Anda dapat mewujudkan apa yang kami inginkan. Kami akan mengumpulkan semua umpan balik dari FGD dan berkontribusi kepada MPR untuk memandu perumusan kebijakan nasional. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta FGD, baik mereka benar-benar hadir maupun yang hadir, mereka sangat senang bisa berdiskusi dengan mereka bahkan saat pandemi terjadi, ”ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi