Menu Tutup

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan: Revisi UU BI kontraproduktif dengan stabilitas sektor mata uang

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini sedang dibahas legislatif RPD RI menunggu perselisihan baru. Pasalnya, belum jelas kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.Selain penataan ulang di sektor keuangan, akan kontraproduktif dan justru akan menghabiskan energi yang tidak perlu.

“Pemerintah harus mengadopsi serangkaian kebijakan yang benar dan terukur untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19. Persoalan utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan memperbaiki sektor mata uang.” -Bahkan, sumber masalahnya Tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga terletak pada tanggung jawab penggunaan anggaran. Berdasarkan pengumuman Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (Rabu, 2 September 2020), hasil rencana penanggulangan pandemi masih rendah. Kemungkinan realisasi 49,31% dari rencana perlindungan sosial dan 42,14% dari tingkat penetrasi UMKM merupakan kabar menggembirakan. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14,06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi dinas perlindungan sosial dan UMKM yang gagal mendorong atau setidaknya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang menyusut saat ini. Angka tersebut sebesar 5,32% pada triwulan kedua tahun 2020 dan akan berlanjut pada triwulan ketiga tahun 2020. Krisis tanggung jawab pemulihan ekonomi nasional telah menyisakan banyak masalah. Apakah penataan kembali sektor keuangan relevan dengan pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan secara keseluruhan? Mungkinkah mengubah undang-undang intelijen bisnis untuk meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan manajemen pandemi? “Ini adalah masalah kepemimpinan MPR, yang juga merupakan anggota Komite Tinggi Demokrat. Jika dewan mata uang dibentuk, maka kemandirian IB juga akan menjadi dunia Patokan Bank Sentral Nasional., Akan diamputasi. Lihat Pasal 21-23 UU No. 1. Pasal 10, Pasal 9 UU No 11/1953 dan No 13/1968 menyebutkan bahwa Bank Indonesia bertanggung jawab membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter. Pimpinan direksi yang anggotanya terdiri dari tiga orang anggota memiliki hak suara yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank.

“revisi Pasal 9 PBI yang mengatur tentang pembentukan Dewan Uang. Hal ini tidak hanya menghilangkan independensi BI, tetapi juga memberikan ruang intervensi politik dalam pengelolaan sektor valas. Bentuk intervensi seperti inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi tahun 1960-an dan krisis sistemik 1997/1998. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam menghadapi redefinisi sektor keuangan ini, karena dikhawatirkan krisis akan terjadi berulang kali. Apalagi dalam beberapa kasus Syarief mengatakan: “Di bawah ancaman ketidakstabilan ekonomi global, hal itu kemungkinan besar akan membuat pemerintah salah. Padahal, independensi Bank Indonesia diotorisasi oleh Pasal 23D UUD 1945. Negara Untuk mempunyai banking center yang struktur, status, wewenang, tanggung jawab dan independensinya diatur oleh undang-undang, tentunya ketentuan independensi ini harus dimaknai dengan menolak segala bentuk intervensi untuk melaksanakan tugas Bank Indonesia dalam pengelolaan sektor valas. – “Dalam rangka pemeliharaan, pemantauan, dan penyelesaian krisis sistem keuangan, kami telah membentuk komite stabilitas sistem keuangan. Pemotongan independensi BI ini tidak perlu dan merupakan langkah mundur, ”pungkas Syarief.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi