Menu Tutup

Bamsoet: Amandemen UU Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, salah satu hasil akhir mungkin dengan mencantumkan undang-undang tersebut sebagai undang-undang khusus. hukum. Oleh karena itu, berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditimpa oleh berbagai ketentuan undang-undang lainnya. Akibat praktiknya selama ini, “UU Otonomi Khusus” Papua seringkali berbenturan dengan UU lain. Ini menyebabkan kebingungan dan kebingungan. “Oleh karena itu, masyarakat Papua dan Papua Barat akan mencadangkan kondisi ini untuk Papua melalui Majelis Rakyat Papua dan Musyawarah Rakyat Indonesia. Agar UU Otonomi Khusus Papua dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” terima Bamsoet dari Papua Barat. Majelis Rakyat (MRPB) kemudian menyatakan di depan MPR RI di Jakarta, Senin (19/10/20), Azul Sani dan Hidayat Nur Wahid juga hadir dalam rapat tersebut. Ketua MPR RI Papua Yorrys Raweyai (Ketua Panitia II DPD RI), Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamafma (Anggota DPD RI) dan MPR Robert Kardinal dari Papua Indonesia (Anggota Komite X DPR RI). MRPB yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Komite Urusan Dalam Negeri MRPB Yulianus Thebu, dan Ketua Kelompok Kerja Adat, Suster dan Perempuan MRPB.

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan: Papua telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri, bertindak sebagai fasilitator dan komunikator, dan telah mengatur kepentingan yang berbeda di Papua dan Papua Barat. Sebagai kamar dagang nasional, Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia tertarik dengan berbagai perkembangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang masih melibatkan berbagai elemen kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat. – “Adanya Inpres No. 9/2020 menunjukkan tindakan nyata Presiden Joko Widodo untuk mendorong Papua dan Papua Barat maju. Yakni mempercepat pembangunan masyarakat Papua dan Papua Barat dengan menginstruksikan kementerian / lembaga pemerintah Fulibansout mengatakan: “Tempatkan orang asli Papua (OAP) sebagai prioritas pembangunan.

Wakil Ketua Umum Gorka Gorka menjelaskan bahwa bentuk khusus dari instruksi presiden adalah memberdayakan pengusaha PAO dan pengusaha lokal Papua.Metode model pembangunan juga memiliki kearifan lokal, terutama pada tujuh adat istiadat Papua Barat Daerah, antara lain Lapago, Mipago, Animha, Sereri, Manta, Dembele dan Bombele. Presiden No. 20/2020 (Keprus) akan membentuk kelompok koordinasi terpadu, Untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan Papua dan Papua Barat. Tim koordinasi terdiri dari panitia pengarah dan tim pelaksana. Wakil Ketua KH Maruf Amin diangkat sebagai ketua panitia pengarah. Papenas diangkat sebagai ketua harian. “Tim pelaksana terdiri dari Bappenas Kepemimpinan oleh pejabat tingkat menengah, ”jelas Bamsoet. Ketetapan panitia pengarah Wakil Presiden tersebut menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ikut serta dalam permainan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tujuannya untuk memastikan masyarakat Papua dan Papua Barat. Pada saat yang bersamaan, peran dan fungsi MRPB dapat dimaksimalkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi