Menu Tutup

Gus Jazil: Masih perlu mengamati dan memperkuat nasib buruh migran seutuhnya

Humas TRIBUNNEWS.COM-Sekretariat Jenderal MPR bekerja sama dengan Panitia Koordinasi Jurnalis Parlemen menggelar “pembahasan empat pilar”. Diskusi bertema “ Melindungi dan Meningkatkan Pensiunan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ” diadakan di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks MPR / DPR RI, Seinayan, Jakarta, pada 10 Juli 2020, oleh Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR Anggota Fraksi MPR PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua BP2MI Benny Ramdhani.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan jurnalis tersebut, pidato lisan Jazilul Fawaid adalah Gus Jazil. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa diskusi ini sangat penting, “karena menyangkut masalah kemanusiaan”. Mengenai topik ini , Kabupaten Gresik dari Pulau Bawean, Jawa Timur mengutip ucapan Presiden Soekarno: “Kita bukan bangsa kuli, bukan bangsa bangsa”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi umat manusia. Ia mengatakan: “Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia.” A .

Jazilul Fawaid pernah mengatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan maju atau tertinggal dapat diukur dari jumlah pengangguran saat ini.

“Jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, maka dikatakan negara tersebut terbelakang.

Tentu banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ini menjadi pilihan karena negara tersebut memiliki kesempatan kerja yang terbatas Ketika WNI pertama kali bekerja di luar negeri, sebagian besar adalah perempuan atau TKI, baru PMI. Ia berharap TKI yang pulang ke negara asalnya terus mengingat keadaannya, karena keadaan pascabekerja di luar negeri belum tentu sama dengan orang. Berhasil seperti yang dibayangkan.Sebagai PRT, ketika mereka kembali bekerja di negara asalnya, nasibnya tetap sama bukannya bekerja seperti pembantu rumah tangga-ia berharap juga memperhatikan nasib mantan buruh migran, Ia mendorong mereka untuk mempertimbangkan pelatihan vokasi agar saat kembali bekerja di negara asalnya, kehidupan mereka akan lebih baik.Di sana ia menanyakan apakah ada anggaran untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada TKI yang kembali ke negara asalnya. -Dalam diskusi tersebut, Benny · Benny Ramdhani mengungkapkan kendala yang dihadapi pihaknya dalam menjamin perlindungan TKI. Kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran BP2MI. Hambatan kedua adalah perbedaan jumlah TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan punya berbagai data, Bank Dunia juga punya data jumlah tenaga kerja Indonesia di 152 negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi