Menu Tutup

Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan kode etik di lembaga nasional dan organisasi profesi tidak lagi menghadapi tantangan pengadilan biasa. Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika.

“Dasar pembentukan peradilan etika dapat mengacu pada Ketetapan MPR VI / MPR / 2001, yang berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu harus pada bulan Oktober atau November 2020, MPR RI dan peradilan Panitia (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional Kedua tentang Etika Kebangsaan dan Kehidupan Berbangsa “, kata Bamsoet usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad Jayus, DKPP Muhammad dan anggota DPD RI Kantor Kepresidenan Jimly Asshiddiqie, MPR RI, Jakarta, Selasa (11/8/20) – Mantan presiden DPR RI pada 1996 itu mengatakan, Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “infrastruktur etis lembaga publik”. , Yang meliputi kode etik dan kode etik aparat penegak hukum, Indonesia telah melakukan pelatihan tentang hal ini, seperti pelatihan berbagai kode etik pertanian. KY, DKPP, Panitia Kehormatan Majelis (MKD) DPR RI, Badan Panitia Kehormatan (BKD) DPD RI, dimutasikan ke Komisi Etik / Badan Pengawas KPK RI.

Berbagai organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kode etik, seperti Majelis Kehormatan Persatuan Pengacara Indonesia (PERADI) pada Dewan Pers, Majelis Etik Kedokteran, dan Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia. — “Karena tidak adanya peradilan etika, menurut Mahkamah Agung atau PTUN, kode etik setiap penegak hukum mengakui seseorang yang melakukan kesalahan etika dan mengajukan banding atau mencari keadilan di pengadilan biasa. Padahal etika dan hukum adalah dua hal yang berbeda , Tapi dia benar-benar bersalah dalam hal moralitas, “kata Bamsoet.

Pada Musyawarah Nasional Bioetika Nasional II, FKPPI selaku Kepala Kementerian Pertahanan Nasional menambahkan. Selain mengeluarkan otorisasi peralatan dan reformasi birokrasi kepada Sekretaris Negara, negara juga memperkenalkan berbagai pemimpin etika. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Majelis Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Dewan Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik DPR RI, serta polisi, kejaksaan dan Mahkamah Agung. – “Berkat konvensi ini, kami berharap dapat melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan moral. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara pelopor etika terapan dalam negeri dan kehidupannya secara transparan, serta mencatatkan sejarah baru di dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi