Menu Tutup

Bamsoet mendesak OJK segera menuntaskan kebingungan AJB Bumiputera

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menyelesaikan sengketa asuransi yang melanda Bumiputera 1912 United Life Insurance (AJB), yang menyebabkan perseroan Banyak kerugian. Bahkan ada orang yang diasuransikan tidak dapat memperoleh asuransi pendidikan untuk anak-anak mereka. Membuat pemegang polis tidak hanya menderita kerugian materi, tetapi juga kerugian non materi.

Menurut catatan, pada Desember 2019, total aset AJB Indigenous 1912 hanya 10,28 triliun rupiah, keadaan keuangan defisit 23 triliun rupiah, dan hutang yang terhutang mencapai 4,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020, jumlah klaim potensial diperkirakan mencapai 5,4 triliun rupee.

Baca: Tidak ada pensiun! Inilah yang dimaksud Sisca Soewitomo dengan “gantung pot” – “Sejak September 2019, Bank Dunia (Bank Dunia) telah memberikan informasi mengenai AJB Bumiputera dalam laporannya tentang risiko ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Isu 1912. Bahkan Bank Dunia menyebut AJB Bumiputera 1912 adalah bisnis yang mungkin kekurangan likuiditas dan perlu segera mendapat perhatian, “kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/11/8). Berlaku mulai 1 Februari 1998. Lembaga perasuransian mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan (Bapepam-LK) untuk memastikan pengawasan industri perasuransian hingga diserahkan kepada OJK, dan sengketa AJB Bumiputera 1912 tidak dapat diselesaikan. : Pernah ditolak rumah sakit, katarak nenek Ratma sekarang sudah bisa disembuhkan- “Ini menunjukkan ada kendala dengan mekanisme pengawasan, jadi OJK harus menunjukkan kinerjanya agar masyarakat tidak mencurigai keberadaannya,” kata Bamsoet. FKPPI, Kepala Badan Penyelenggara Negara FKPPI, menegaskan, sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 yang saling bekerjasama harus mampu mengelola dana masyarakat secara profesional. Kegagalan membayar klaim pelanggan merupakan tanda penting salah urus dalam manajemen bisnis. Bahkan mungkin ada pelanggaran hukum yang perlu diinvestigasi.

“Seharusnya OJK tidak memainkan permainan pengawasan di industri keuangan yang mengelola“ uang rakyat. ”Jika kontroversi tentang AJB adat 1912 terus berlanjut, masyarakat bisa mempertanyakan. Soal penggunaan OJK, kata Bamsoet.

Baca: Pesatnya Perkembangan Industri Jamu di Pasar Dunia

Wakil Ketua Umum Federasi Perindustrian dan Perdagangan Indonesia juga mendesak pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan asuransi yang berdasarkan badan hukum bersama, dan transparansi status keuangan adalah bisnis Kunci utama untuk menghilangkan kekacauan adalah pemegang polis perlu memahami situasi keuangan sebenarnya yang sedang terjadi, seperti untung dan rugi perusahaan asuransi. Perusahaan mereka juga merupakan perusahaan yang mendukungnya.

“Jika manajemen enggan membeberkan, AJB Bumiputera 1912 bisa bangkrut. Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan peraturan pemerintah. Pada tahun ke-87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi patungan memungkinkan usaha patungan Bentuk asuransi (bersama) diubah menjadi perseroan terbatas (PT). Bamsoet menyimpulkan: “Agar bisa lebih mudah mendapatkan investor dan modal, serta menyelesaikan berbagai perselisihan lainnya.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi