Menu Tutup

Ketua MPR: Ekonomi Pancasila bisa menjadi arah perekonomian global

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengungkapkan pasca wabah Covid-19, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksikan dunia akan bangkrut berskala besar. Sistem ekonomi dunia dikoreksi. Pandemi Covid-19 telah mengoreksi globalisasi dari tatanan ekonominya menjadi tatanan ekonomi baru. Pada hari Sabtu, 20 Juni 2020, Bamsoet menjadi keynote speaker pada acara publikasi dan review buku “Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi” yang diselenggarakan di IPB International Conference Center di Bogor. Penulis buku tersebut adalah Guru Besar Dinan Damanhuro dan Ahmed Elani Yustika dari Departemen Energi AS, serta pakar nara sumber Dr. Nunung Nuryantoro (Dekan FEM IPB), dan Profesor Fermanza , Dr. Ir Tauhid Achmad (Direktur F India)

Bamsoet menggambarkan Pankasi sebagai gang sempit atau pedagang di Jalan Ggir di sudut desa Ekonomi Pancasila. Statistics-Bamsoet menjelaskan dalam berbagai diskusi tentang sistem ekonomi Indonesia bahwa di banyak negara, Indonesia memiliki sistem ekonominya sendiri di luar sistem ekonomi global populer: kapitalisme dan sosialisme. . Sistem ekonomi adalah sistem nyata unik yang dirancang oleh pencipta negara, merupakan “jalan ketiga” (jalan ketiga), bukan jalan tengah antara dua ideologi besar. “Dia menjelaskan.”

………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Untuk semua orang Indonesia.

“Para founding fathers dengan jelas merumuskan sistem ekonomi nasional kita, bukan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ini, negara dominan sebagai pelaku ekonomi, bukan sistem ekonomi kapitalis. Di sini, individu Ia menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila dibangun di atas nilai-nilai yang mengedepankan agama, kemanusiaan, suku, demokrasi dan keadilan sosial, serta etika ekonomi dan bisnis. Ia menambahkan: “MPR VI / MPR pada akhlak kehidupan bangsa / Perpres No. 2001 “. — Bamsoet menambahkan bahwa cara untuk mengelola perekonomian nasional adalah ethatisme, kolusi antara penguasa dan pengelola, dan perilaku monopoli yang tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara tersebut berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Merusak nilai keadilan sosial. -Untuk memperkuat ekonomi politik nasional yang adil sesuai dengan persyaratan reformasi, Bamsué terus mengatakan bahwa MPR mengeluarkan Ketetapan XVI / MPR / 1998 tentang ekonomi politik dalam kerangka demokrasi ekonomi, No. IX / MPR / Ketetapan MPR RI No. 2001 tentang reformasi pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam. -Namun, Bamsoet mengakui bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi, hal ini biasanya terjadi Jalannya tidak konsisten. Kesenjangannya masih besar. Begitu pula dengan nilai-nilai pokok dan konsep ekonomi yang diatur dalam Pasal 33 undang-undang tersebut belum terwujud. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum terwujud.“Koperasi sebagai bentuk solidaritas dalam demokrasi ekonomi Masih belum bisa tercapai. Sinkronisasikan pembangunan dan kemajuan dengan pemerintah dan swasta, ”ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi