Menu Tutup

Hidayat mengimbau pemerintah segera menerapkan undang-undang pesantren, terutama saat pandemi Covid 19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengimbau pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama RI) untuk membantu dan melindungi pesantren (Kiyai dan Santri), berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Bantuan ini diperlukan, terutama secara kelembagaan dalam hal kesehatan dan dampak ekonominya, untuk mengatasi pandemi Corona Covid 19.

“Undang-undang tentang pesantren telah diberlakukan dan diundangkan untuk membantu pesantren (baik tradisional, modern, muadala maupun yang menggabungkan ilmu agama dengan pengetahuan umum. Dalam Covid-19 Di masa yang populer, banyak pesantren yang terkena imbasnya. Keberadaan undang-undang ini menjadi semakin penting. Oleh karena itu, sangat penting. “Pemerintah sebagai penegak hukum telah melaksanakannya dengan baik,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/7). “Seperti kita ketahui bersama, orang-orang berpenghasilan tinggi menunjukkan bahwa Pasal 42 UU Tani mengatur kewenangan pemerintah pusat, dan melalui program koperasi, fasilitas politik dan pembiayaan, berfungsi sebagai fungsi dakwah pesantren. Dukungan pelaksanaan.Selain itu, Pasal 46 (1) dan (2) mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan kemudahan bagi petani untuk melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk (a) bantuan keuangan; (b) Dukungan sarana dan prasarana; (c) bantuan teknis; dan / atau (d) pelatihan kejuruan .- “Tentunya dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang saat ini sedang menimpa pesantren. School. “- Anggota Komite Kedelapan DPR. Sejak rapat kerja pertama dengan Kementerian Agama saat Covid-19 (4 April 2020), HNW merekomendasikan agar Kementerian Agama juga memprioritaskan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Khususnya di pesantren dan madrasah. Bahkan pihaknya menawarkan opsi penggunaan wakaf pendidikan untuk keperluan tersebut, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Agama. Harus segera disadari bahwa ini menjadi tanggung jawab Republik Demokratik, Itu konsekuensi konstitusional dari disahkannya “UU Pondok Pesantren” dan penghargaan negara atas kontribusi dan layanan Pondok Pesantren Indonesia, ujarnya. -Katanya.-Hidayat pada rapat terakhir Panitia Kedelapan dan Kementerian Agama (06 / Dalam kurun waktu 26 )/2020) usulan anggaran tambahan tahun 2020 yang diajukan sebesar 2,8 triliun rupiah, yang tampaknya memudahkan kegiatan pesantren dan pendidikan agama yang terdampak Covid-19. Kementerian Keuangan hanya menyetujui 2,36 triliun rupiah, Diharapkan Kementerian Keuangan segera mencairkan dana tersebut, dan Kementerian Agama segera menyalurkannya ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia secara adil dan terpercaya.Agama mengalokasikan anggaran yang belum terealisasi untuk cabang Haji dan umrah sebesar Rp1 triliun, Karena pemerintah tidak mengirimkan Ha pada tahun ini.

“Dukungan anggaran ini harus segera diberikan kepada semua jenis pesantren, agar dalam kegiatan pembelajaran di pesantren, sesuai kesepakatan Covid-19, pesantren bisa segera normal. Lari. . Termasuk bantuan kepada Santri dan Ustadz, serta biaya pemeriksaan kesehatan dan studi serta kegiatan kesehatan di pesantren saat kejadian darurat medis Covid-19, ”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi