Menu Tutup

Ketua MPR: RUU HIP tidak ada ruang untuk komunisme di Indonesia

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memastikan tidak ada ruang bagi doktrin Partai Komunis atau Partai Komunis Indonesia (PKI) bertahan di Indonesia. Mengingat ketentuan konstitusi, Indonesia masih memiliki Ketetapan MPRS No. XXV / MPRS / 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, serta pengumuman bahwa Partai Komunis Indonesia dilarang berorganisasi di seluruh wilayah Indonesia, dan melarang segala kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan komunisme / marxisme. . – “Sekalipun saat ini DPP sedang membahas UU Ideologi dan Politik Pancasila tetap tidak meninggalkan celah. Bahkan, kita berharap RUU tersebut semakin memperkuat Pancasila sebagai kekuatan ideologi bangsa. TAP nomor MPRS tidak dicantumkan. XXV / MPRS / 1966, tidak memungkiri adanya TAP. TAP MPRS dan RUU HIP sama-sama merupakan badan hukum yang tidak terpisahkan, menjadi pedoman bagi perkembangan ideologi Pancasila di Indonesia, Bamsoet Jumat (20/5 / 29/20) Dikatakan di Jakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama, TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 masih berlaku dan mengikat.Oleh karena itu, sekalipun tidak disebutkan dalam UU Ideologi Pancasila, hal tersebut dilarang. Organisasi dan ajarannya tentang komunisme tidak bisa dibangkitkan dengan cara apapun.Pada rapat paripurna MPR RI tahun 2003, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 yang biasa dikenal dengan “ TAP Sapujagat ” .

Disebut demikian karena Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 memuat materi dan status hukum untuk meninjau kembali Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 hingga 2002. Setelah TAP MPR Nomor 1 (2003) dikeluarkan, MPR tidak lagi berlaku. Memiliki hak untuk membuat TAP MPR yang mengontrol keluaran (re-adjustment).

Dari total 139 TAP MPRS / MPR, pada saat dirilis semuanya terbagi dalam enam kategori dengan rincian sebagai berikut: Pertama sudah diumumkan Sebanyak delapan TAP MPR tidak sah. Kedua, tiga TAP dinyatakan sah dalam kondisi tertentu. Ketiga, delapan TAP dinyatakan tetap berlaku sampai hasil pemilu dan pemerintahan dibentuk. Keempat, sebelum undang-undang diundangkan, dinyatakan ada 11 TAP masih berlaku. Kelima, sebelum MPR mengeluarkan aturan tata cara baru setelah Pemilu 2004, sebanyak 5 TAP yang diumumkan masih berlaku. Kelima, sebanyak 104 TAP MPR diumumkan untuk dicabut atau diberhentikan. Karena situasi saat ini. MPR tidak lagi memiliki kuasa untuk membuat atau mencabut TAP MPR, sehingga larangan hukum konstitusional terhadap PKI dan doktrin komunis dalam TAP MPRS XXV 1966 bersifat permanen.

“Makanya nomor TAP MPRS” Bamsoet mengatakan: “Tahun kedua puluh lima tahun 1966 disertakan. Di kelompok kedua, masih berfungsi. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir ICP meningkat lagi. Memiliki kejahatan terhadap keamanan nasional. Undang-undang melarang penyebaran atau pengembangan doktrin komunis / Marxis-Leninis dan dapat dijatuhi hukuman dua belas hingga dua puluh tahun penjara. Bansout mengatakan: “Oleh karena itu, tidak ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali Putin.”

Kepala Kementerian Pertahanan Negara dan Ketua Front Pertahanan Rakyat dan Wakil Ketua Organisasi Pemuda Pancasila percaya bahwa rakyat Indonesia telah menyakiti kekerasan Putin Itu tak terlupakan. Begitu pula dengan ajaran komunisme yang tidak sejalan dengan jati diri masyarakat Indonesia yang saleh, adil dan kooperatif. Siapapun yang mencoba menghidupkan kembali ideologi komunis di Indonesia seperti membangkitkan mayat dari kubur.

“Kami tahu bahwa beberapa pihak prihatin tentang hal ini. Tapi jangan khawatir. TNI / Polri, Bansout mengatakan:” Mantan Ketua Republik Demokratik Kongo menambahkan. “Negara yang perlu kita waspadai. Tapi jangan gugup, apalagi dimanfaatkan oleh sebagian parpol yang tidak ingin melihat kehidupan damai bangsa Indonesia.” “Oleh karena itu, sekali lagi, masyarakat jangan terlalu memperhatikan kebangkitan komunisme.Jika komunisme terlahir kembali, maka aparat keamanan, umat Islam dan kelompok agama lainnya, termasuk ormas penentang Tentara Pembebasan Rakyat, seperti NU, Muhammad, Pamuda Pancasila, FKPPI, dll, pasti akan bersatu. “Kita perlu waspada, tapi tidak usah panik,” pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi