Menu Tutup

Wakil Ketua MPR RI berharap pemerintah menghormati keputusan badan hukum tersebut

TRIBUNNEWS.COM-Sejak Presiden Jokowi menjabat, pemerintah telah melakukan sejumlah pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan. Ini termasuk kemacetan Internet yang sewenang-wenang di Papua dan Papua Barat. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusannya (03/06/2020) menyatakan bahwa kebijaksanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperlambat dan memblokir Internet tidak memenuhi persyaratan UU 30 Tahun 2020. Banyak orang Papua dan Papua Barat tidak dapat mengakses Internet untuk memahami keadaan Papua dan Papua Barat. Selain itu, sejak Agustus 2019 hingga September 2019, banyak warga yang dirugikan secara sosial dan ekonomi.Sejak (22/3/2017), dilaporkan pemerintah melanggar penyerangan hutan dan lahan di kawasan tengah. Hukum Kebakaran (karhutla) Kalimantan. Keputusan ini diambil setelah Pengadilan Negeri (PN) Palangkaraya menyetujui sebagian besar class action Kalimantan Tengah Anti Rokok (GAAS).

Pemerintah telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pemerintah Pusat Kalimantan, namun ditolak pada (19/9) / 2017. Bahkan permintaan pemerintah untuk naik banding ke MA kembali ditolak. Akhirnya pemerintah melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan yang melanggar undang-undang tersebut, dan hasilnya ditolak kembali.

Selain itu, pemerintah juga kehilangan permintaan untuk menambah sumbangan BPJS Kesehatan. Sejak 1 Januari 2020, pemerintah menggunakan defisit sebagai alasan untuk menaikkan iuran BPJSSanté menjadi 100%. Komunitas Penderita Dialisis di Indonesia (KPCDI) juga mengajukan Gugatan PERPRES Nomor 75 Tahun 2019 tentang peningkatan jaminan kesehatan dari sumbangan BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung mengizinkan persidangan dalam putusannya dan membatalkan kenaikan sumbangan BPJSSanté pada 3 September 2020. Namun, pemerintah kembali menaikkan pungutan yang berlaku mulai (1/7/2020), dan kenaikannya tidak jauh berbeda dengan kenaikan sebelumnya.

Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, sangat berharap pemerintah menjadi teladan dan menghormati serta menaati putusan Mahkamah Agung RI. Ibarat main bola, pemerintah juga kalah 0-3 dari rakyat. Tentunya dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak stabil, hal ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat. “Pemerintah juga harus mempertimbangkan kembali untuk meningkatkan sumbangan BPJS untuk menghormati putusan MA. Pemerintah harus menerima keputusan pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat sebagai contoh ketaatan pada hukum.” Anggota Dewan Tertinggi Partai Demokrat dari Partai Progresif Demokratik itu. Untuk menghindari hal tersebut terulang kembali, sebaiknya setiap kebijakan dipertimbangkan dalam segala aspek, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi