Menu Tutup

Syarief Hasan mengusulkan untuk menangguhkan masuknya TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, termasuk penangguhan masuk tenaga kerja (TKA). Indonesia. Pelaksanaan langkah ini ditangguhkan hingga hasil investigasi dilakukan oleh inspektur atau lembaga independen yang ditunjuk untuk keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA (terutama TKW). Selama ada kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk pekerjaan apa saja, “kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Sebelumnya, Mei 2020 Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indo Barometer dan Pusditbang RRI yang dirilis pada tanggal 26, 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa angka pengangguran meningkat tajam dan angka kemiskinan meningkat menjadi 21,3% .– –Terlebih saat pandemi Covid-19, data Kadin Indonesia menunjukkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 sudah mencapai 15 juta.Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan masih ada WNA asal China. Dari tenaga kerja yang masuk ke Indonesia-mengapa harus ada tenaga kerja asing, apalagi tenaga kerja asal China? Bukankah ini syarat investasi tenaga kerja dari Indonesia? Jika permintaan tenaga kerja Indonesia tidak ada, berarti masyarakat sendiri tidak bias. Tenaga kerja asing ada di dalamnya Apakah memang ada kualifikasi profesional di bidangnya? ”Tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli agar bisa menularkan ilmunya kepada TKI. Dan yang tak kalah pentingnya, China Legalitas TKA biasanya menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Akibatnya, beberapa tahun terakhir ini banyak TKA yang masuk ke Indonesia dan menimbulkan keresahan sosial. Indonesia dilanda Covid-19, dan pekerja asing terus masuk ke Banyuwangi, Makassar, dan Kendala melalui beberapa bandara. Kalaupun dilarang penerbangan internasional, terutama yang dari negara episentrum Covid-19, “Syarief Hasan. Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25/2020, namun kebijakan penangguhan bagi tenaga kerja asing. Dan prioritas yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia harus ditekankan kembali.Untuk itu, ia meminta segera dibentuk tim penyidik ​​yang terdiri dari DPR RI, pemerintah daerah atau lembaga independen yang ditunjuk sebagai mediator untuk menyelidiki lokasi, jumlah dan jenis TKA, khususnya. Ia merupakan Tenaga Kerja Tionghoa, terkait dengan masuknya tenaga kerja asing terutama tenaga kerja asing asal Cina, sehingga tenaga kerja Indonesia dapat terserap secara maksimal untuk membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi