Menu Tutup

OJK membutuhkan reformasi yang belum terselesaikan

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mendesak pemerintah lebih matang dan berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Memang, langkah-langkah yang tidak memadai dapat menimbulkan masalah baru dalam situasi ekonomi negara yang saat ini sedang bermasalah akibat pandemi Covid-19.

Dalam waktu dekat, pengawasan keuangan akan dialihkan dari Bank Indonesia (OJK) ke Bank Indonesia (BI). Bahkan, OJK dinilai tak mampu melakukan pengawasan keuangan. Namun, Syarief Hasan mengimbau agar pemerintah melakukan pembenahan dan reformasi di lingkungan OJK daripada melimpahkan fungsi ke BI. Perpindahan ini akan membutuhkan banyak waktu, pemikiran, tenaga dan dana, serta harus difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dia berkata: “Di bawah pengaruh pandemi Covid-19, pergeseran ini dapat mengalihkan perhatian sektor keuangan.” – Tidak hanya itu, rencana perubahan tersebut juga dapat melemahkan kepercayaan investor, karena tampaknya tidak ada pengawasan keuangan jangka panjang. Keyakinan, “katanya. Dia menambahkan: ----------------------------- ----------------------- “OJK merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI dalam melaksanakan reformasi keuangan. Padahal badan tersebut baru dibuat pada tahun 2011 menurut undang-undang. Ia menyatakan berdiri pada 21st 2011, namun sejak krisis keuangan 1998/1999, cita-cita pendiriannya sudah ada.

Ide mendirikan organisasi independen ini memang UU 1999 tentang BI23. Padahal, salah satu aturan menyebutkan bahwa “Omaha Law” sudah ada paling lambat 31 Desember 2002. Namun karena berbagai faktor, Omaha Law baru lahir pada tahun 2011, saat itu baru terjadi krisis keuangan global. Itu harus dipertahankan dan kinerjanya dioptimalkan. Syarief Hasan mengatakan: “Fungsi belum dialihkan.” Syarief Hasan juga menghimbau agar pemerintah tidak belajar dari negara lain untuk mereformasi sistem pengawasan keuangan Indonesia secara komprehensif. Ia mengatakan: “Selain mengkaji dan menganalisis perkembangan terkini di Inggris pasca pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia juga harus belajar dari pengalaman sukses Jepang dalam regulasi keuangan melalui Japan Financial Services Agency, sebuah organisasi yang mirip dengan OJK,” ujarnya. . Tindakan respons terbaik harus diberikan dengan memperkuat dan meningkatkan reformasi internal Komite Penyelenggara Olimpiade. Jika timbul masalah, pemerintah harus bertindak hati-hati dan matang. Perbaiki dapur, jangan dibakar. Sebab, jika dapur akan terbakar, api bisa menggerus fokus pemulihan ekonomi, termasuk memerangi pandemi Covid-19, ”kata Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi