Menu Tutup

Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh berbagai pejabat yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai lembaga negara dan organisasi profesi tidak lagi diadili oleh pengadilan biasa. Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etika.

“Dasar pembentukan moral court dapat mengacu pada Ketetapan MPR VI / MPR / 2001 tentang bioetika nasional dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada Oktober atau November 2020, MPR RI dan Komite Kehakiman (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan Konvensi Nasional kedua tentang Etika Kebangsaan dan Kehidupan Nasional “, kata Bamsoet usai menerima Presiden Kentucky Jaja Ahmad bahwa Presiden DKPP Mohammed Jayus dan Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie di kantor presiden. MPR RI, Jakarta, Selasa (20/11/18) – Mantan presiden DPR RI mengatakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tahun 1996, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “infrastruktur etis lembaga publik” , Termasuk kode etik dan kode etik aparat penegak hukum, Indonesia meresponnya dengan membentuk berbagai instansi. KY, DKPP, Majelis DPR RI Komite Kehormatan Republik Indonesia / Badan Kehormatan Komisi Pengawas KPK (BKD) Komisi Kehormatan DPD RI (MKD). Misalnya Majelis Kehormatan Persatuan Pengacara Indonesia (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Pers.

“Karena tidak adanya peradilan etika, maka secara tegas memiliki kode etik bagi setiap pelaksana membuat kesalahan moral. Mahkamah Agung atau PTUN dapat naik banding ke pengadilan biasa atau mencari keadilan. Moralitas dan hukum adalah dua hal yang berbeda.” Katanya , Dia benar-benar bersalah dalam moral. Selain memperkenalkan Menteri Negara Pendayagunaan Perangkat dan Reformasi Birokrasi, negara juga memperkenalkan berbagai pemimpin etika. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Panitia Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik Parlemen Indonesia, serta kepolisian, kejaksaan dan perintah militer Mahkamah Agung. – “Berkat konvensi ini, saya berharap dapat melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan moral court. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan biasa karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah moral. Dengan demikian, Indonesia bisa menjadi negara pionir yang menerapkan moralitas secara etis secara transparan di dalam negara dan kehidupannya, serta mencatat sejarah baru di dunia. ”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi