Menu Tutup

Tantangan Demokrasi Langsung, Gus Jazil: Menghindari Kebijakan Moneter Saat Pilkada

TRIBUNNEWS.COM-Dalam Pancasila, UUD NRI 1945, empat pilar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau MPR pada acara bakti sosial yang diadakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat; Jaziru Fawaid, wakil ketua Musyawarah Rakyat, mengatakan hal itu pasca reformasi Dengan berkembangnya demokrasi di Indonesia, masyarakat memiliki peluang yang besar untuk memilih langsung presiden dan pemimpin daerah. Satu sisi adalah demokrasi terbuka, tetapi di negara demokrasi seperti itu, tantangan perlu diselesaikan dan diselesaikan, yaitu pemenang memiliki suara terbanyak. Pada 2 September 2020, Yu Xianzhuer berkata: “Demokrasi dalam pembangunan memiliki tantangan.”

Demokrasi dalam pembangunan dianggap sehat, tetapi memiliki efek samping. Dia berkata: “Efek sampingnya seperti pertumbuhan politik mata uang.”

Dalam aturan demokrasi, politik mata uang dipandang sebagai klausul yang korup. Ia menegaskan: “Demokrasi tidak mau menggunakan cara ini.” – Ia membandingkan kebijakan moneter 50.000 rupiah dengan 100.000 rupiah dengan masa jabatan kepala daerah lima tahun. Menurutnya, hal tersebut harus ditinggalkan.

“Hal-hal yang merugikan dalam hidup harus segera ditinggalkan”, kata pria yang akrab disapa Gus Jazir ini. –Dia berharap pemilu tidak seperti perdagangan banteng. Katanya, “Bukan seperti pasar malam.” Masyarakat Pulau Bawean di Kabupaten Gresik menyebutnya pasar malam karena masyarakat di sana sangat baik, pencuri, dan pemuka agama bercampur aduk. Tidak jelas apakah itu baik atau buruk.

Ia berharap pada Pilkada yang digelar serentak pada Desember 2020 tidak ada kebijakan moneter dan praktik perdagangan sapi. Ia menegaskan: “Pilih pemimpin yang memiliki visi dan misi.” Tidak hanya itu, penyelenggaraan Pilkada yang sedang berlangsung juga harus damai. 19 masih memiliki gejala. Ia mensyaratkan dalam setiap proses dan langkah Pilkada yang ada, masyarakat, tim sukses dan calon utama di daerah harus mengadopsi prosedur kesehatan. Mantan mahasiswa PMII itu mengatakan: “Untuk mencegah penyebaran Covid-19, tidak ada kebijakan moneter dan perdagangan sapi perah, dan akan ada perdamaian. Ini harapan kita dalam Pilkada tahun 2020.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi