Menu Tutup

MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Perkotaan Indonesia (APEKSI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang menyangkut sosialisasi empat pilar Muktamar Rakyat Indonesia. Sebagai penggerak prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan keleluasaan kepada setiap daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, oleh karena itu peran para pemimpin daerah sangat penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Penjaga garis depan sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan dan berjuang menghadapi dampak wabah Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia.

“Pandemi Covid-19 telah menjadi ujian kerjasama antar negara. Peran para pemimpin daerah. Sesuai misi MPR, RI bertujuan untuk menyelenggarakan Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia ( MPR RI) sosialisasi empat pilar. Gotong Royong adalah jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Melalui gotong royong, kita bisa bersama-sama menghadapi semua ujian sulit. Senin (14/9/20) Kegiatan sosialisasi Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia empat pilar dan penandatanganan nota kesepahaman dengan APEKSI dilaksanakan di Kantor Ketua MPR.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Direksi APEKSI, Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang) Selatan , Wakil Presiden APEKSI Bidang Ekonomi dan Keuangan Rizal Effendi (Walikota Balikpapan), Wakil Direktur Penerangan, Advokasi dan Administrasi APEKS I Luo Taufan P awe (Walikota Parepare), Sekretaris Panitia Pelaksana APEKSI dan Direktur Eksekutif Sri Indah Wibi Nastiti Ratusan pengurus APEKSI dan anggota dari berbagai dinas pemerintahan kota hadir dalam rapat tersebut.

Ketua DPR RI ke-20 menjelaskan bahwa setiap identitas dan kebangsaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat dipahami secara terpusat. Untuk mengelola konsep dan rumusan organisasi nasional, kebijakan yang terpusat akan menjadikan daerah sebagai satu-satunya objek, sehingga melampaui hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. -Menurut pengertian tersebut, masing-masing daerah Baik pemerintah maupun masyarakat membutuhkan kearifan. Agar setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya setempat. Bamsoet menjelaskan: “Perhatikan prinsip demokrasi dan jangan menyimpang dari tujuan dan prinsip nasional negara tauhid di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

FKPPI selaku Kepala Negara Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa asas ini yang tersirat.Dalam UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 1, ketentuan menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, dan provinsi Untuk kabupaten dan kota, masing-masing kabupaten dan kota memiliki pemerintahan daerah. Kalimat yang terbagi menjadi tetapi tidak tersusun di bawah yurisdiksi undang-undang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berpusat pada kedaulatan nasional. Pada saat yang sama, kalimat mengacu pada federal Konsep di mana kedaulatan adalah milik masing-masing negara.

“Dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah kota, yang menjadi garda depan tata pemerintahan kota dan tata kehidupan masyarakat serta departemen manajemen. daerah. Bansuth menjelaskan, semangat pembangunan perkotaan sejalan dengan semangat menjalin hubungan nasional dan nasionalisme.

Wakil Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia menyampaikan bahwa dinamika kependudukan APEKSI di kehidupan 98 kota anggota APEKSI sangat besar dan menghadapi berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut laporan Bank Dunia 2019, sekitar 56% penduduk Indonesia (sekitar 151 juta orang) tinggal di daerah perkotaan. Menurut ramalan Worldometer, pada tahun 2020, jumlah penduduk perkotaan Indonesia akan mencapai 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk. Bamsoet mengatakan: “Jumlah penduduk akan berkurang, dan pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat menjadi 170,4 juta orang lagi, atau sekitar Ini menyumbang 59,3% dari total populasi. “

Wakil presiden SOKSI percaya bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sebagian besar dipengaruhi oleh peluang ekonomi yang tinggi dan lalu lintas di daerah perkotaan, yang selalu menarik uang masyarakat dan mendorong urbanisasi. kecepatan. Pergi ke MongolaNamun, perlu adanya tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama.

“Selain itu, MPR RI juga berharap menyadari bahwa fungsi dan kewenangan pemerintahan walikota dapat berperan aktif dalam penyampaian narasi kebangsaan, sehingga mampu membentuk karakter dan wawasan kebangsaan bagi instansi pemerintahan kota dan seluruh lapisan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi