Menu Tutup

Wapres MPR membahas pandangan akademis tentang Amandemen UUD 1945

Syarief Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, melalui Focus Group (FGD) menyerap pandangan dan pendapat para ulama Universitas Suryakancana tentang Amandemen UUD NRI 1945, terutama masukan dan masukan serta refleksi pandangan terhadap terbitnya kembali Pedoman Nasional (GBHN). Materi, dan penelitian MPR terkait kebijakan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terkait dengan berlakunya kembali kebijakan nasional yang luas di kota Anzur, Jawa Barat pada Rabu (26 Agustus 2020).

Rombongan menghadiri pertemuan dengan MPR dan Universitas Suryakancana. Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Ahli Jafar MPR Dwidja Priyanto, Wakil Presiden I Fakultas Hukum Dedi Mulyadi, civitas akademika Universitas Suryakancana dan Universitas Suryakancana. Mengingat kewenangan MPR pendahulu (2014-2019), MPR periode 2019-2024 terus mengkaji amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan garis pokok kebijakan nasional. Ia mengatakan: “Untuk mengamandemen konstitusi, pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia perlu mendalam dan mendalam.” Salah satu kelompok yang dicari adalah Syarief Hasan, yang terus terdiri dari para sarjana Amerika. Ia mengatakan: “Karena ulama memiliki kemampuan mengemukakan pendapat dan pendapat secara mandiri. Ulama memiliki manfaat mandiri yang bermanfaat bagi negara dan negara. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan perguruan tinggi.” Tambahnya.

Kepada peserta desulfurisasi gas buang, Syarief Hasan pun menjelaskan pandangannya tentang amandemen tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan GBHN. Masyarakat beranggapan bahwa empat amandemen sebelumnya (Amandemen UUD 1945 1999-2002) tidak sempurna, sehingga diperlukan amandemen kelima, terutama amandemen GBHN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak mewakili kepentingan nasional, salah satunya adalah belum adanya sinergi dan kesinambungan dalam pembangunan provinsi dan daerah karena pembangunan daerah dilandasi oleh visi dan visi. Tugas ketua-ketua Asia yang terpilih ”jelasnya-“ Jika GBHN dimasukkan dalam konstitusi, maka itu akan menjadi arah pembangunan. Entah itu pemimpin atau pemimpin daerah, “tambahnya-namun, lanjut Syarief Hasan, ketika amandemen UUD 1945 itu diterapkan, ternyata muncul. Berbagai persoalan telah diselesaikan.

“Dalam amandemen tersebut tidak semua kelompok kepentingan lain dapat bergabung, tidak hanya amandemen khusus pimpinan nasional,” ujarnya. Syarief Hasan menambahkan, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang menyusun GBHN. “Saya yakin jika MPR menghimpun GBHN, MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi nasional. Oleh karena itu, Presiden yang merupakan pengurus GBHN akan bertanggung jawab kepada MPR. Ini juga masalah. Ulama dari Universitas Suryakancana melakukan kegiatan melalui focus group terkait masalah ini.

“Saya berterima kasih kepada peserta focus group pandemi Covid-19 atas komitmennya untuk sharing tentang MPR Pandangan dan bentuk wawasan itu punya andil, “ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi