Menu Tutup

Syarief Hasan: Demokrat secara sistematis menolak RUU HIP dan akan mundur dari Prolegnas RI 2020 DPR

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia, kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Saat Syarief Hasan hadir dalam rapat tersebut, penolakannya kembali diungkapkannya. Pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Tentara Veteran dilaksanakan pada Kamis (2020/7/07) di Republik Indonesia (LVRI) dan Tentara Veteran Indonesia (PPAD) di Gedung Nusantara V di ruang delegasi. Dibahas dan dikeluarkan Prolegnas dari DPR RI karena melanggar Pancasila (sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945). UU HIP juga mereduksi Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara, derajat pemikiran dan sumber nasional. Syarief Hasan di hadapan LVRI dan PPAD mengatakan: “Semua sumber hukum di Indonesia, tetapi juga karena TAP MPR XXV 1966 tidak masuk dalam Pembukaan UU HIP. Dengan Mayjen TNI (purnawirawan) Saiful Sulun dan Mayjen TNI (purnawirawan) Kiki Syahnarki tidak sependapat dengan Jenderal Try Sutrisno dengan dia (purnawirawan) Try Sutrisno menjelaskan serangan besar liberalisme dan kapitalisme terhadap Konstitusi dan NRI Bisa menyerang Pancasila dan mereduksinya dari ideologi nasional menjadi standar hukum normal- “Nanti kalau ada RUU baru yang diajukan, kita tidak boleh mengulang RUU ini, dan menua dua kali dalam RUU baru. Ini perlu sesuai Sosialisasi Pak Try mengusulkan untuk mengganti UU HIP dengan UU PIP, tapi menurut saya UU HIP harus dihapus dulu daripada dikaitkan dengan UU PIP, karena perubahan judul pasti tidak akan diterima masyarakat, karena kata Syarief Hasan. “Kalau ada usulan RUU baru, harus dirilis dulu ke publik agar tidak ada penolakan publik. Ia juga berpendapat, jika RUU Pengembangan Teknologi Pancasila yang diusulkan bertujuan untuk memajukan Pancasila, maka RUU baru harus segera dikeluarkan. – “Pemerintah, DPR RI, dan seluruh masyarakat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Tanggal berakhirnya pandemi semakin tidak jelas. Memutus rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19 membutuhkan upaya bersama. Tidak, dengan mengajukan dari HIP Pembahasan baru peralihan RUU ke RUU PIP menimbulkan masalah baru yang sejak awal sudah ditolak publik, ”pungkas anggota konvensi Demokrat itu. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi