Menu Tutup

Untuk cegah penyebaran Covid-19, Gus Jazil: Ada aturannya, cukup hati-hati diterapkan atau tidak diterapkan

TRIBUNNEWS.COM-Proses pendaftaran bakal calon Kepala Daerah (Garqada) ke KPUD beberapa hari lalu diperkirakan akan sangat aktif. Warga Jakarta yang tergabung dalam KPUD tidak sendiri, mereka didampingi oleh partai pendukung dan pendukungnya. Tidak hanya sepuluh atau dua puluh orang, tetapi juga ratusan atau bahkan ribuan orang. Melihat hal tersebut, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat, menyayangkan sikap mereka yang tak tahu tidak bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Jazilul Fawaid dari Jakarta mengatakan Rabu (9/9 2020) lalu.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengetahui bahwa masyarakat dalam keramaian memahami tata cara kesehatan yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering cuci tangan pakai sabun, pemerintah masih mengkampanyekan penanganan Covid-19. Bukti menunjukkan bahwa 37 Cakada dinyatakan positif Covid-19. Jumlah ini mungkin terus meningkat. “Seperti kita ketahui bersama, penyebaran Covid-19 tidak pandang bulu. Bukan hanya Kakada saja yang terkena, tapi masyarakat sekitar Kavada atau pendukungnya juga tertular,” kata pria bernama Gus Jazil itu. Guna menanggulangi pandemi Covid-19, pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini berharap kejadian seperti proses registrasi Cakada akan melibatkan banyak orang, namun pengabaian perjanjian kesehatan tidak akan terulang lagi. “Setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Ia menambahkan bahwa tidak hanya Cakada, tetapi tim sukses dan pendukungnya harus melakukannya. Jazilul Fawaid percaya bahwa Kaka Cakada adalah panutan atau dikagumi oleh masyarakat daerah, bahkan banyak yang masih menjadi gubernur, bupati, walikota dan wakilnya. Ia mengatakan: “Sekarang sebagai panutan bagi daerah mereka wajib melaksanakan kesepakatan sanitasi. Memberikan teladan bagi komunitas. Jazilul Fawaid mengenang, ada beberapa aturan yang bisa dijadikan patokan untuk menjaga agar Pilkada tetap berada dalam pandemi Covid-19. Hal tersebut disinyalir sudah masuk dalam Peraturan Panitia Pemilihan Umum (PKPU) 1. 6 Juni 2020, melibatkan Nonalam. Pilkada dalam bencana Covid-19 mengatakan: “Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 (1) sampai (3). -Menunjukkan bahwa Pasal 11 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggara pemilu, pasangan calon, tim sukses, kontak pasangan calon, dan semua pihak yang terlibat dalam pilkada wajib melaksanakan perjanjian kesehatan, paling tidak ditutupi topeng. Jaga hidung dan mulut sampai dagu. Atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengingatkan partai agar mematuhi kesepakatan kesehatan. Kabupaten / kota, Partai Rakyat atau Partai Rakyat dan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / kota, Jalan Panwaslu Atau Panwaslu jalan / koordinasi desa untuk menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ndangan .

Menurut Jazilul Fawaid, regulasi tersebut didukung oleh Inpres No. 6 tahun 2020, yaitu tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 Untuk memperkuat disiplin dan penegakan hukum tata cara kesehatan di China. Sebagai anggota mahasiswa PMII, mengatakan: “Pikada ditahan saat wabah Covid-19.

Orang yang melanggar aturan kesehatan, menurut Jazilul Fawaid sudah dikenai sanksi. Dia telah mencontohkan di Jakarta dan beberapa kota lainnya, serta mendapat sanksi sosial bagi yang melanggar aturan kesehatan (seperti tidak memakai masker) ( Seperti membersihkan jalan). Dia berkata: “Beberapa orang telah didenda. Menurut dia, semua pelanggar termasuk Cakada akan didenda.Orang berkumpul, melakukan aktivitas dan potensi transportasi. Dia menyimpulkan: “Aturan ini sudah ada dan kuat, Anda hanya perlu menerapkannya atau tidak.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi