Menu Tutup

Syarief Hasan: Amandemen konstitusi membutuhkan penelitian yang mendalam dan komprehensif

Sjarifuddin Hasan, Wakil Ketua TRIBUNNEWS.COM-MPR, berharap MPR dapat menyelesaikan usulan tugas MPR periode 2014-2019 periode 2019-2024, terutama terkait status rekomendasi orientasi politik negara (GBHN). Oleh karena itu, akan ada GBHN di akhir amanat MPR 2019-2024.

“Kami telah mengkaji lebih dalam. Kami berharap dapat melengkapi rekomendasi positioning nasional di MPR. (2019-2024),” kata Sjarifuddin Hasan kepada guru tersebut. Senin (14/9/2020) di Universitas Padjaran (Unpad) di Ruang Executive Lounge Unpad, Bandung, Jawa Barat. MPR dan Panitia Fakultas Unpad menggelar diskusi panel bertema “Ceramah Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya tentang Kebangkitan GBHN”. Sedangkan pemateri FGD adalah Muradi, Susi Dwi Harjanti dan Nangang Alamsah Delianoor. Kelompok fokus sebenarnya mengumpulkan banyak profesor. Mulai ulang GBHN. Rekomendasi lainnya terkait struktur kelembagaan negara, kewenangan DPD, dan struktur lembaga peradilan.

“Usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Masyarakat lebih memperhatikan untuk menghidupkan kembali masyarakat. Katanya. -Syarief Hasan kembali mengungkapkan bahwa Pimpinan MPR mengadakan rapat paripurna untuk membahas usulan MPR 2014-2019 .

“Kami setuju, jika ada, jangan terburu-buru mengubah UUD itu sendiri sebagai kesempatan untuk mengamandemen UUD yang diatur dalam UUD seperti yang diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Dijelaskannya.

Pimpinan MPR Syarief Hasan melanjutkan, keputusan amandemen UUD membutuhkan kajian yang matang. “Pimpinan MPR memiliki kewajiban untuk mendengarkan tuntutan seluruh pemangku kepentingan masyarakat. Saya memilih untuk fokus menyerap tuntutan dan wawasan pendidikan tinggi. Intelektual, ”kata politikus Demokrat. -Berawal dari keinginan masyarakat, Syarief Hasan mengatakan masyarakat hampir pasti menginginkan GBHN atau disebut busur nasional.“ Pasalnya, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan kesinambungan dan sinergi dalam pembangunan. Soal emas Indonesia, banyak orang yang belum tahu arah perkembangannya di Indonesia. Inilah yang memotivasi mereka. Masyarakat ingin mengembalikan GBHN, ”jelasnya. -Namun, Syarief Hasan menambahkan beberapa poin terkait amandemen konstitusi khususnya amandemen GBHN. Ia mencontohkan, tidak ada jaminan jika ada peluang untuk mengubah konstitusi akan ada beberapa Manfaatnya, seperti dibukanya Pandora’s Box. ”Yang mengkhawatirkan adalah ketika peluang amandemen konstitusi terbuka, akan ada penumpang gelap. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa perubahan hanya akan dilakukan pada GBHN. “Katanya mungkin banyak pandangan tentang amandemen konstitusi.” -Syarief Hasan juga menyinggung pandangan lain. Artinya, GBHN sepenuhnya diatur oleh undang-undang. Ia menggunakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai contoh. Perkembangan rencana ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. “Saat itu pertumbuhan ekonomi masih sekitar 6%, pengangguran dan kemiskinan menurun dalam satu dekade (2004-2014). Artinya diatur, katanya:“ Cukup bertindak sesuai undang-undang. Bertindak saja sesuai hukum, jadi tidak perlu mengubah konstitusi. “

Persoalan lain dalam merumuskan atau menyusun GBHN, kata Syarief Hasan. Negara dilakukan oleh MPR, jadi kepemimpinan negara harus dilakukan oleh presiden.” Tapi sekarang kita tidak mentaati sistem wajib MPR. Namun secara implisit, jika kepemimpinan nasional dilaksanakan oleh presiden, maka presiden bertanggung jawab atas MPR, MPR kembali menjadi situasi kelembagaan yang paling penting. tinggi. Hal ini perlu dibahas dalam FGD kali ini, ”ungkapnya. -Syarief Hasan berharap Profesor Unpad bisa membawa pemikiran dan pendapatnya ke dalam kelompok diskusi ini. Manfaatnya.” Dan Dewan Riset Administrasi NasionalDi MPR, ”imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi