Menu Tutup

Bamsoet: Amandemen UU Otonomi Khusus Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Khusus Papua, salah satu hasil akhir mungkin adalah dengan mencantumkan undang-undang tersebut sebagai hukum. Oleh karena itu, berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya tidak dapat ditimpa oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Akibat praktiknya selama ini, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sering berbenturan dengan undang-undang lain. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kebingungan.

“Pemerintah dan RPD RI mengkaji UU Khusus Pemerintahan Sendiri untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap menerima Dana Swadaya Khusus. Lebih penting lagi, untuk memastikan bahwa pembangunan terus berkembang. Bahaslah semuanya di atas. “Oleh karena itu, rakyat Papua dan Papua Barat akan mempertahankannya melalui Majelis Rakyat Papua dan Musyawarah Rakyat Papua Indonesia. Agar “UU Otonomi Khusus” Papua mampu meningkatkan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, ”kata Bamsoet usai wawancara dengan MPR RI di Jakarta, Senin (19/10/20). Arsul, Wakil Ketua MPR RI Sani dan Hidayat Nur Wahid, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Papua Indonesia, Yorrys Raweyai (Ketua Panitia II DPD RI), Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamafma RI (Anggota DPD RI) Papua Robert Cardinal (Anggota Panitia X DPR RI) MPR RI MRPB, dan hadirin MRPB antara lain Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren, Ketua Panitia Urusan Dalam Negeri MRPB Yulianus Thebu, dan MRPB Bea Cukai, Pimpinan Kelompok Kerja Keagamaan dan Perempuan.

Penjelasan Ketua Umum Partai Gerakan Demokrasi dan Demokrasi ke-20 Mengatakan bahwa Papua telah menjadi mitra Kementerian Dalam Negeri, berperan sebagai fasilitator dan komunikator, menghubungkan kepentingan Papua dan Papua Barat yang berbeda. Aula Musyawarah Rakyat Indonesia berharap berbagai pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah pusat dapat mengarah Ini melibatkan semua aspek kelompok masyarakat di Papua dan Papua Barat.

“Perpres (No. 9) yang ada pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mempercepat kesejahteraan manusia dengan menginstruksikan kementerian / lembaga pemerintah Pembangunan untuk memajukan tindakan praktis Papua dan Papua Barat. Penduduk Papua dan Papua Barat mencantumkan orang asli Papua (OAP) sebagai tema pembangunan, “jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Golkar menjelaskan bahwa bentuk khusus dari instruksi presiden adalah memberdayakan pengusaha PAO dan Para pengusaha lokal Papua juga memberikan model dan metode pembangunan dengan kearifan lokal, khususnya di tujuh wilayah adat Papua Barat, antara lain Lapago, Mipago, Animha, Seleri, dan Mamta. , Dembele dan Bombele-Untuk melaksanakan Keppres tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan bahwa Presiden No. 20/2020 (Keprus) akan membentuk kelompok koordinasi yang komprehensif untuk mendorong kesejahteraan dan pembangunan Papua dan Papua Barat. Kelompok koordinasi terdiri dari panitia pengarah dan satu tim pelaksana. Maruf Amin diangkat sebagai ketua panitia pengarah. Pada saat yang sama, Menteri PPN / Ketua Papenas diangkat presiden setiap hari. ”Tim Pelaksana Dipimpin pejabat menengah dari Papenas, ”jelas Bamsue.

Kepala Angkatan Pertahanan Kosovo Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keberadaan presiden dan wakil presiden tidak bisa dipisahkan. Situasi wakil presiden sebagai ketua panitia pengarah menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ikut serta dalam permainan pembangunan di Papua dan Papua Barat, tujuannya untuk memastikan partisipasi masyarakat Papua dan Papua Barat, sekaligus memaksimalkan peran dan fungsi MRPB.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi