Menu Tutup

Gus Jazil: Masih perlu mengamati dan memperkuat nasib buruh migran seutuhnya

Humas Setjen MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR bekerjasama dengan Panitia Koordinasi Wartawan Kongres menggelar “pembahasan empat pilar”. Pada tanggal 10 Juli 2020 telah diselenggarakan diskusi bertema “Melindungi dan Meningkatkan Pensiunan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks MPR / DPR RI, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Anggota Fraksi MPR PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua BP2MI Benny Ramdhani.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan jurnalis, Jazilul Fawaid biasa disapa Gus Jazil dalam sambutannya mengatakan, diskusi ini sangat penting, “karena menyangkut masalah kemanusiaan.” Mengenai topik ini, Orang di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, mengutip kalimat yang pernah dibantah Presiden Soekarno: “Kami bukan negara kuli, bukan negara rakyat.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak menjalani kehidupan dan pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan. Ia mengatakan: “Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia.” A .

Jazilul Fawaid pernah mengatakan bahwa suatu negara dapat dikatakan maju atau tertinggal dapat diukur dari jumlah pengangguran saat ini.

“Jika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, maka dikatakan negara tersebut terbelakang.

Tentu banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Alasan dipilihnya opsi ini adalah karena peluang kerja di dalam negeri. Terbatas, orang Indonesia pertama kali bekerja di luar negeri, dan kebanyakan adalah perempuan atau perempuan.

Gus Jazil mengatakan: “Oleh karena itu istilah pertama yang muncul untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah TKW (pekerja). Lalu ada TKI, lalu PMI. —— Kehadiran mereka di luar negeri, di mana para pekerja migran mengirim uang ke kampung halamannya di Indonesia untuk menjadikannya pahlawan komunikasi, jadi bagi Gus Jazil, jika mereka kembali ke Indonesia, mereka Apa yang akan menjadi masalah? Ia berharap para pekerja migran yang kembali ke negara asalnya akan terus mengingat nasibnya karena penderitaan mereka setelah bekerja di luar negeri belum tentu bisa dibayangkan, tapi sukses. Misalnya, dia sering menemukan TKW bekerja di luar negeri di industri. Pembantu rumah tangga bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ketika mereka kembali bekerja di negara asalnya, nasib mereka tetap sama, tetapi sebagai pembantu rumah tangga tidak. Ia berharap juga memperhatikan nasib para mantan pekerja migran. Dorong mereka untuk menerima pelatihan kejuruan agar ketika mereka kembali bekerja di negara asalnya, kehidupan mereka akan lebih baik. Di sana ia menanyakan apakah ada anggaran untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada TKI yang kembali ke negara asalnya. -Selama diskusi, Benny Ramdhani mengungkapkan kendala yang dihadapi pihaknya dalam menjamin perlindungan TKI. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran BP2MI. Hambatan kedua adalah perbedaan jumlah pekerja migran. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan punya berbagai data. Bank Dunia juga memiliki data jumlah tenaga kerja Indonesia di 152 negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi