Menu Close

Ketua MPR memimpin rapat konsultasi gabungan dengan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan dan Menteri Dalam Negeri untuk membahas otonomi khusus Papua.

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah MPR memimpin rapat musyawarah Pimpinan MPR. Rapat dipandu oleh Menkopolhukam Mahfud, MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Polri dan MPR RI Papua RI Perwakilan Forum Komunikasi dan Aspirasi (untuk Papua). Acara digelar pada Jumat (11/9/2020) di Ruang Rapat Pimpinan MPR Gedung Nusantara III Gedung DPRD Senayan Kota Jakarta, dan (sebenarnya) dihadiri Wakil Presiden MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan seusai pertemuan, Bansout mengatakan pertemuan gabungan tersebut membahas berbagai isu terkait Papua. Artinya, MPR dan pemerintah sepakat bahwa ke depan MPR RI Papua akan membantu pemerintah, dan pemerintah akan turun tangan sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat Papua.

“Pemerintah dapat menggunakan jaringan ini sebagai mediator komunikasi politik sebagai anggota Papua, yang melibatkan seluruh aspek Papua, terutama pada dua hal penting. Masalah pertama adalah tentang pemeliharaan UU Otsus. No. Kedua, pemekaran Papua ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tentang “Otonomi Khusus” tahun 2001. Pemerintah juga menyatakan sedang menyiapkan Inpres untuk pembangunan Papua.

“Instruksi Presiden adalah pembangunan Papua Bisnis tersebut diintegrasikan ke dalam satu unit tanpa perlu evaluasi terpisah. Pada konferensi Inpres berikutnya, pembangunan menjadi nyata dan kepentingan masyarakat Papua akan terasa. -Saat yang sama, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa berdasarkan Konvensi Nomor 21 2001 hanya beberapa pasal saja, yakni Pasal 34 yang akan diubah, terutama yang berkaitan dengan perluasan Dana Pemerintahan Sendiri Khusus. Ia menjelaskan: “Oleh karena itu, Pada versi revisi tidak ada ketentuan untuk perluasan otonomi khusus Papua, hanya dana, dan otonomi Papua tetap berlaku. “Pasal selanjutnya yang akan diubah adalah Pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua. Lima daerah, karena itu disahkan oleh undang-undang. Ketiga, sebelumnya kita sepakat untuk mempermudah hubungan komunikasi kelompok inti, yang disebut Badan MPR Papua beranggotakan perwakilan dari Papua Barat dan masyarakat Papua. Mereka bertukar pendapat dan dibentuk kembali tidak jelas. Berbagai persoalan dengan pemerintah. Saya jelaskan bahwa Mendagri akan menindaklanjuti, yaitu Tindakan yang akan dijalankan secara formal. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi