Menu Tutup

Bamsoet: PSBB yang ketat harus disertai sanksi yang berat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan, efektivitas PSBB di Jakarta harus lebih serius dari sebelumnya. Apalagi dari segi sanksi. Pasalnya, enam bulan setelah penerapan PSBB (termasuk PSBB transisi), jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat.

“Jika pelanggar tidak ditanggapi dengan serius maka PSBB akan ditegakkan secara ketat. Yang dikhawatirkan tujuan menjaga kesehatan tidak tercapai. Bahkan dapat semakin memperparah kerusakan sektor ekonomi. Jakarta mengatakan. (13/9/20) .

Ketua Umum Partai Progresif Demokrat ke-20 Republik Demokratik mengatakan bahwa dalam enam bulan terakhir, masyarakat dan seluruh pemerintah daerah telah berpindah dari PSBB ke PSBB, terkait dengan penerapan PSBB. Pengalaman pro dan kontra. Namun, jumlah kasus Covid-19 masih terus meningkat.

“Ini memaksa kami untuk mengkaji ulang PSBB. Saya sangat ingin menyelamatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, dampak dari PSBB yang ketat ini tidak dapat diabaikan begitu saja di sektor lain dan dinamika kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Hanya sedikit orang yang akan kecewa karena setelah berbulan-bulan PSBB, jumlah kasus Covid-19 terus meningkat. Artinya, efektifitas PSBB sebelumnya belum mencapai tujuannya. PSBB masih dibutuhkan. Namun, ini belum tentu merupakan metode yang ekstrim. PSBB yang ketat hanya dapat dilakukan di wilayah atau subdivisi dalam kategori area merah. Jika pembatasan ketat terhadap PSBB diperkuat di Jakarta yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, kebijakan seperti itu hanya akan memperburuk kehancuran departemen lain, ”jelas Bamsoet.

Oleh karena itu, Kepala Kementerian Pertahanan FKPPI mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk merumuskan Kebijakan dengan pertimbangan global. Termasuk kebijakan publik yang diterapkan selama pandemi Covid-19. Untuk pertimbangan keseluruhan, kebijakan untuk sektor kesehatan seharusnya tidak menyebabkan kerusakan serius pada sektor lain .- “Tidak ada kebijakan yang harus berorientasi pada sektor. Itu terlalu ekstrim. Ketika pemerintah daerah ingin menerapkan atau memperkuat kebijakan PSBB yang ketat, maka harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor lain, termasuk seluruh aspek kehidupan masyarakat. “PSBB yang ketat tidak akan merugikan sektor lain, termasuk perubahan kehidupan masyarakat,” kata Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi