Menu Tutup

Bamsoet: Pada saat yang sama Pilkada harus bisa mendidik para pemimpin daerah yang berkualitas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa MPR Indonesia melalui lembaga review merekomendasikan siapa yang dipilih bersamaan dengan pilkada pada 9 Desember mendatang. Rancangan visi dan Misi tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari visi dan misi negara tauhid Indonesia pada tahun 2020. Nilai-nilai Pancasila. Sebagai penanggung jawab penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi dan misi sangat penting untuk menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, konsep kemajuan daerah merupakan bagian dari konsep kemajuan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan pembangunan nasional yang berarti tegaknya keadilan. Bamsoet menanggapi seminar jaringan Pilkada Pertemuan tersebut berbunyi: “Masyarakat yang sejahtera dan sejahtera.” Sebenarnya kepemimpinan daerah dan kemajuan daerah (18/10/20) yang diselenggarakan oleh Ikatan Komunitas Sinhas Indonesia, Minggu di Jakarta. Pada abad ke-20, DPR RI menjelaskan bahwa membina pemimpin daerah yang berkualitas untuk sekaligus menciptakan cerita yang ideal melalui pakaian pilkada selama pandemi adalah persoalannya. Serangkaian kebijakan yang ia terapkan menyebarkan Covid-19 sehingga ia bisa mendorong pembangunan dan kemajuan daerah.

“Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan Pilkada harus berkualitas tinggi. Beberapa standar dapat dijadikan tolak ukur antara lain kompetensi penyelenggara pemilu, netralitas dan akuntabilitas, minimal pelanggaran dan Penipuan, partisipasi publik tingkat tinggi, dan penyelesaian sengketa Pilkada yang transparan dan adil. Bamsoet menjelaskan.

Wakil Ketua Umum Partai Golka menjelaskan data dari Nagara Institute yang merupakan hasil Pilkada. Pada 2015, 2017 dan 2018, sebagian besar kepala daerah yang dimaksud bukan dari partai politik. Kader. Menurut catatan, setidaknya 56 kepala daerah yang bukan pengurus partai, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, telah menerima putusan tetap pengadilan tersebut. Di satu sisi, data tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa calon pengurus partai memiliki persoalan hukum yang sama. Sudut pandang tersebut tidak valid. Di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa parpol harus menentukan rekrutmen dan rencana kelahiran kembali. Dengan cara ini, siapa pun yang maju dalam pemilihan umum di masa mendatang akan memiliki hubungan emosional dengan partai. Bamsoet mengatakan: “Ini tentang kesejahteraan penduduk, dan Bukan untuk kesejahteraan individu atau kolektif. “- Kepala Departemen Pertahanan AS FKPPI mengingatkan bahwa penyebaran virus Covid-19 yang masif diperkirakan akan menimbulkan kekhawatiran yang serius ketika pilkada dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan data KPU per 15 Oktober 2020, sudah ada 3.398 kampanye yang dilaksanakan. Di antara kegiatan tersebut, 3.259 (96%) dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka.% Diselesaikan secara online.

“Situasi ini harus menarik perhatian semua pemangku kepentingan, terutama calon yang mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Sehingga mereka dikenakan tindakan disipliner saat menerapkan prosedur kesehatan untuk menghindari potensi situasi baru. Grup Covid-19 tersebar saat pilkada serentak. Calon juga harus mengubah model kampanye dengan memperluas kampanye online (virtual), kata Bamsoet.

Meski KPU dan seluruh pemangku kepentingan telah melakukan segala upaya dan upaya untuk mencapai tujuan yang baik, Wakil Presiden SOKSI juga melakukan evaluasi. Namun tidak dapat dipungkiri, masih terdapat beberapa potensi masalah dalam politik elektoral selama pandemi, seperti tingkat partisipasi pemilih, disiplin pelaksanaan perjanjian kesehatan, dan status zona merah di antara beberapa penyelenggara daerah. Di Pirkada, dukungan sumber daya yang terbatas, kesenjangan literasi teknologi, dan setiap pemilu diiringi klise lainnya, seperti data pemilu, logistik, konflik antar kandidat partai, kebijakan moneter, dan isu lainnya. , Ditambah faktor heterogenitasDan keragaman etnis, akan sangat mudah memanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memicu konflik horizontal, ”kata Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi