Menu Tutup

MPR RI dan APEKSI menandatangani nota kesepahaman tentang sosialisasi empat pilar

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang sosialisasi empat pilar Musyawarah Rakyat Indonesia. Sebagai pendukung prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah diberikan keleluasaan untuk melaksanakan otonomi daerah, oleh karena itu peran para pemimpin daerah sangat penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahannya dan bekerja keras menghadapi dampak pandemi Covid-19, mereka selalu bersemangat untuk ikut serta memikirkan isu-isu nasional dengan mensosialisasikan empat pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sesuai dengan misi MPR RI, Indonesia telah mensosialisasikan empat pilar Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) melalui semangat kerjasama masyarakat dalam menghadapi para aktivis massa Covid-19. Gotong Royong adalah identitas nasional Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Dengan menggandeng satu sama lain, kita bisa bersama-sama menghadapi semua ujian yang sulit, ”kata Bamsoet usai sosialisasi empat pilar MPR dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Ketua MPR RI dan APEKSI., Jakarta, Senin (9/9) 14/20).

Airin Rachmi Diany, Ketua Dewan Direksi APEKSI (Walikota Tangerang Selatan), dan Rizal Effendi, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan APEKSI (Kota Balikpapan Ketua), Wakil Kepala Bidang Penerangan, Advokasi dan Hukum APEKSI Taufan Pawe (Walikota Parepare), Sekretaris Panitia Pelaksana dan Direktur Eksekutif APEKSI Seri Indah Wibi Nastiti, ratusan pengurus dan pengurus APEKSI. Anggota masing-masing dinas kota sebenarnya memiliki karakteristik yang beragam di setiap dinas yang telah tergabung dalam kebangsaan, sehingga tidak mungkin mempelajari konsep dan rumusan organisasi nasional melalui pemahaman yang terpusat.Kebijakan terpusat akan menjadikan daerah satu-satunya sasaran, dan mengabaikan hak dan hak daerah. Kekuasaan tidak bisa mengatur urusan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

“Dalam pengertian ini, setiap pemerintah daerah dan masyarakat membutuhkan kearifan. “Setiap kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan etika dan budaya lokal. Perhatikan prinsip demokrasi dan jangan menyimpang dari tujuan dan prinsip nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mempersatukan negara,” jelas Bamsoet. Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional menjelaskan bahwa asas ini tersirat dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas wilayah provinsi, dan wilayah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Undang. Kalimat yang terpecah tapi tidak tersusun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan kedaulatan nasional sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, frasa tersebut merujuk pada konsep federalisme, di mana kedaulatan adalah milik setiap negara bagian.

“Dalam kondisi inilah pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah kota) menjadi garda terdepan dalam regulasi dan tata kelola pemerintahan kota dan kehidupan masyarakat. Semangat pembangunan kota merupakan bagian dari semangat. Pembentukan. Konsep ikatan negara dan nasionalisme, ”jelas Bamsoet. Wakil Ketua Federasi Industri dan Perdagangan Indonesia mengatakan, kehidupan warga di 98 kota anggota Asia-Pacific Economic Cooperation Organization penuh vitalitas dan membawa berbagai tantangan termasuk masalah kependudukan. Menurut tolok ukur Bank Dunia, pada 2019, sekitar 56% (sekitar 151 juta) dari total penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Dengan mengacu pada statistik dunia), diperkirakan pada tahun 2020 total penduduk perkotaan Indonesia akan mencapai sekitar 154,2 juta, terhitung sekitar 56,4% dari total penduduk, dan pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 170,4 juta atau sekitar 59,3%. Kata Bamsoet.

Wakil Presiden SOKSI percaya bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan sangat dipengaruhi oleh peluang ekonomi dan akses yang lebih tinggi di kota, yang selalu menjadi pendorong keuntungan dan mendorong laju urbanisasi. Pergi ke MongolaNamun, perlu adanya tiang-tiang pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Dalam hal ini, rencana pembangunan pemerintah Dewa (desa wisata pertanian), Dewi (desa wisata industri) dan Dedi (desa digital) harus didukung bersama. Fungsi dan kewenangan pemerintah dapat berperan aktif dalam menyampaikan narasi nasional. “Katanya, agar bisa membangun karakter dan wawasan kebangsaan di instansi pemerintah kota dan semua lapisan masyarakat.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi