Menu Tutup

Syarief Hasan mengusulkan untuk menangguhkan masuknya TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, termasuk penangguhan masuk tenaga kerja (TKA). Indonesia. Pelaksanaan langkah ini ditangguhkan hingga hasil investigasi dilakukan oleh inspektur atau lembaga independen yang ditunjuk untuk keberadaan, jumlah, dan klasifikasi TKA (terutama TKW). Selama ada kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini memenuhi syarat untuk pekerjaan apa saja, “kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Sebelumnya, Mei 2020 Survei Indo Barometer dan Pusditbang RRI yang dirilis pada tanggal 26 menunjukkan bahwa 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan; survei tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam sedangkan tingkat kemiskinan meningkat menjadi 21,3%.

Khusus saat pandemi Covid-19, data Kadin Indonesia menyebutkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 15 juta. Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan masih ada tenaga asing asal China yang masuk. Indonesia-Kenapa harus ada TKA, apalagi WNA yang lahir dari Chi’s? Bukankah ini syarat investasi tenaga kerja dari Indonesia? Absennya ada artinya masyarakat sendiri tidak bias. TKA bener-bener di bidangnya masing-masing. Adakah kualifikasi profesi? Tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli untuk mentransfer ilmunya kepada TKI. Dan yang tak kalah pentingnya, legalitas TKA asal China Hal tersebut biasanya menimbulkan kontroversi di masyarakat.

“Akibatnya, beberapa tahun terakhir ini banyak sekali TKA yang masuk ke Indonesia dan menimbulkan keresahan sosial. Indonesia dilanda Covid-19, dan pekerja asing terus masuk ke Banyuwangi, Makassar, dan Kendala melalui beberapa bandara. Kalaupun dilarang penerbangan internasional, terutama yang dari episentrum Covid-19, “Syarief Hasan. Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Permenhub Nomor 25/2020, namun kebijakan penangguhan dan Prioritas tenaga kerja Indonesia harus ditekankan kembali, untuk itu, ia meminta segera dibentuk tim penyidik ​​yang terdiri dari DPR RI, pemerintah daerah atau lembaga independen yang ditunjuk sebagai mediator untuk melindungi tenaga kerja asing dengan menyelidiki lokasi, jumlah dan jenisnya. Terutama tenaga kerja Cina. Hal ini terkait dengan masuknya tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja asing dari Cina. Oleh karena itu tenaga kerja Indonesia dapat diserap sebesar-besarnya untuk membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “- Oleh karena itu,” Ekonomi Indonesia “, 1945 Substansi dan implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi