Menu Tutup

Kekayaan bersih tinggi: Pembatalan klaster pendidikan adalah bukti dari Undang-Undang Ciptaker yang bermasalah

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi tindakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) untuk mencabut pendidikan hukum komprehensif UU Cipta Kerja kelompok.

Sebelumnya, pemerintah dan Baleg juga menunda pembahasan pokja. Hidayat menilai, pendekatan bersama Baleg dan pemerintah adalah hal yang baik karena ingin mendengarkan keinginan masyarakat.

“Semua ini membuktikan bahwa masih banyak kendala dalam penyusunan UU Komprehensif dan UU Hak Sipil. Oleh karena itu, sebaiknya hentikan pembahasan RUU tersebut untuk menghindari perubahan lain di negara dan kehidupan bangsa di masa depan. Serius problem. ”Ujarnya dalam siaran persnya, Jumat di Jakarta (25/9).

HNW menunjukkan beberapa ketentuan di kelompok pendidikan UU Ciptaker, yakni mengamandemen UU Sisdiknas. Beberapa klausul yang dipertanyakan. Nuansa liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi pendidikan sangat kentara, yang tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia merdeka. , Dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ”ujarnya. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama bahkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ia menambahkan: “Cluster edukasi dari Ciptaker Bill akhirnya dikenali penonton. Selain itu, dari sudut pandang pendidikan agama, RUU tersebut menimbulkan banyak dampak (Islam). Karena bernuansa sekularisasi, liberalisasi, dan materialisme, UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan Sasaran pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai. -Misalnya ketentuan dalam UU Ciptaker Kelompok Pendidikan menghapus keberadaan dan peran lembaga “Raudhatul Athfal” (lembaga pendidikan agama anak). Mencabut status Pasal 28 (3) Selain itu, ketentuan tertentu juga mengatur tentang produk karet yang dapat merugikan lembaga pendidikan agama dan pengelolaannya, seperti madrasah dan pestren. -Hidayat mengacu pada undang-undang dan menyatakan bahwa Islam Sekolah (Madrasah) dan petani (Pesanten) termasuk dalam kategori lembaga pendidikan formal dan nonformal. Masalahnya, kelompok pendidikan dalam UU Ciptaker (Pasal 71 dan Pasal 62 (1)) termasuk Hal ini dapat mengancam pengelola lembaga pendidikan formal dan informal (termasuk petani dan sekolah Islam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi