Menu Close

Ahmad Basarah (Ahmad Basarah): Undang-undang ASN menetapkan bahwa jika ASN dikeluarkan dari Pancasila, maka akan dihukum.

TRIBUNNEWS.COM-Surat dari Muhammad Soleh, Direktur Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, meminta seluruh siswa SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membaca Big Bill Felix Siu Karakter Hizbut Tahrir Felix Siauw (Hizbut Tahrir Felix Siauw) menimbulkan kontroversi. masyarakat. Menanggapi perselisihan tersebut, Ahmad Basarah, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengatakan bahwa tidak tepat bagi instansi pemerintah untuk merumuskan kebijakan pendidikan nasional untuk menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara secara nasional dan nasional yang tidak kondusif bagi produksi. Instruksi. Ideologi Pancasila. – “Sebagaimana diketahui semua orang, penulis buku ini adalah tokoh organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah karena prinsip organisasi pemerintah bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya alasan kontroversi tersebut wajar saja, karena banyak orang cenderung mencurigai bahwa buku tersebut diselimuti ideologi transnasional Bagian dari publisitas, ”kata Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (10/2/2020) .- Kontroversi itu bermula dari surat Direktur Dinas Pendidikan Provinsi Belitung, Bangka, Bangladesh, nomor. Yaitu: 420 / 1109.f / DISDIK, tertanggal 30 September 2020. Isinya mewajibkan seluruh pelajar dari Provinsi Bangka Belitung untuk mereview buku sejarah Khalifah Utsmaniyah ketujuh karya Felix Siauw. Kemudian, saya rangkum isi buku tahun 1444-1446 dan 1451-1481, lalu saya kumpulkan abstraknya di sekolah masing-masing nts ke kantor cabang Dinas Pendidikan Kepulauan Babilonia, kemudian cabang Dinas Pendidikan tidak nanti. Dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Babel pada tanggal 18 Desember 2020.

“ Saya tidak dapat berhenti berpikir, jika saya ingin memaksakan penggunaan benda asing ini, itu karena siswa meniru kepahlawanan dan kepahlawanan tokoh masa lalu. Kepemimpinan, meski masih banyak panutan pahlawan nasional yang layak dibaca. KH Teuku Umar kurang memiliki ciri-ciri tokoh Pangeran Diponegoro. Hasyim Asy’ari, Bung Karno, Bung Tomo atau Jenderal Soedirman? Kisah-kisah keteladanan mereka membiarkan para santri memiliki Lebih banyak alasan untuk membacanya, ”jelas Ahmad Basarah.Menurut Ketua Umum Fraksi PDI Perjuangan itu, alasan lain kontroversi buku ajar ini adalah karena penulis buku ini adalah Citra HTI Indonesia, organisasi yang mengusung ideologi Khilafah yang dibubarkan oleh pemerintah dan pengadilan.

Ternyata doktor hukum lulusan Universitas Diponegoro, sambung Instrumen Sipil Negara (ASN) harus tunduk dan tunduk pada United States Code 5 Mei 2014, yang memuat kewajiban pejabat untuk mematuhi dan menganut ideologi Pancasila. Pasal 3 undang-undang tersebut dengan jelas mengatur bahwa ASN harus didasarkan pada nilai-nilai dasar dan kode etik dalam menjalankan profesinya. Serta kode etik dan komitmen pegawai, integritas etika dan akuntabilitas pelayanan publik.Pasal 4 UU ASN secara jelas mengatur apa yang menjadi nilai-nilai dasar dalam Pasal 3. Di situ disebutkan bahwa ASN harus mendukung ideologi Pancasila, setia dan membela Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 dan pemerintahan yang hukum mengabdi pada negara dan rakyat. Indonesia menjalankan tugasnya secara profesional dan adil, ”kata Ahmad Basarah. -Meski karena perselisihan yang meluas, namun arahannya telah Pendidikan oleh Bangka Belitung pada 1 Oktober 2020 Direktur biro tersebut langsung mencabutnya, namun Ahmad Basarah tetap menilai keluarnya instruksi tersebut merupakan preseden buruk di bidang pendidikan nasional. Lebih lanjut Sekretaris Panitia Pertimbangan Baitul Muslimin Indonesia menjelaskan bahwa sanksi pelanggaran ASN Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pasal 87 ayat (4) UU ASN menghadapi ancaman pemecatan yang memalukan. Ingatkan kita bahwa dalam bidang pendidikan internalisasi nilai-nilai Pancasila belum diperkuat oleh undang-undang. Pancasila tidak merinci hal ini dalam UU No.1. Pada tanggal 20 20 2003, melibatkan sistem pendidikan nasional sebagai mata kuliah wajib untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Kebersamaan adalah “tugas” kami. Tapi bukan karena pendidikan Pancasila tidak diaktifkan di jipSecara hukum para pengambil keputusan politik di daerah ini bisa memegang nilai yang berlawanan dengan dasar negara kita Pancasila, ”kata Ketua DPP PDI-P itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi